Kebakaran rumah dinas Camat Tanah Sepenggal bukan sekadar musibah. Ia adalah bukti nyata kelalaian dalam pengelolaan aset daerah. Rumah dinas yang dibangun dari uang rakyat—dengan nilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah—dibiarkan kosong, tidak dirawat, hingga akhirnya terbakar. Itu jelas kerugian negara.
Aset daerah yang seharusnya menunjang kinerja pejabat camat justru ditelantarkan. Listrik diputus, bangunan dipenuhi semak, dan fungsi pelayanan masyarakat sama sekali hilang. Jika pejabat menolak menempati fasilitas negara, itu bukan hanya kelalaian, tetapi juga pelanggaran terhadap aturan disiplin ASN dan bentuk pemborosan anggaran.
Tidak ditempatinya rumah dinas camat Tanah Sepenggal hingga ditelantarkan dan terbakar ini merupakan salah satu sampel tidak terurusnya rumah dinas dan tidak di tempatinya rumah dinas oleh camat dan masih banyak rumah dinas camat lainnya dikabupaten Bungo yang tidak ditempati
Ironisnya hal ini sudah berlangsung cukup lama bahkan bertahun – tahun dibiarkan oleh kepala daerah sebelumnya namun akan menjadi pekerjaan rumah ( PR ) bagi bupati sekarang untuk kembali menata aset daerah dan jika perlu dan jika tersedia anggaran rumah tangga dan operasional rumah dinas camat harus diaudit dan disampaikan ke publik.Dengan demikian dapat dipastikan setiap aset daerah terpakai, terawat, dan memberi manfaat.
Pembiaran atas rumah dinas kosong sama saja dengan membiarkan uang rakyat hangus tanpa guna.
Kerugian akibat kebakaran ini tidak hanya berupa nilai fisik bangunan, tetapi juga kerugian sosial. Masyarakat kehilangan fasilitas representatif bagi camat, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin luntur.
Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Bupati wajib menindak camat yang menelantarkan rumah dinas, memberi sanksi administratif hingga disiplin sesuai aturan, dan memastikan setiap aset daerah terdata, diawasi, serta digunakan sebagaimana mestinya.
Jika tidak, maka kasus kebakaran rumah dinas ini hanya akan menjadi awal dari daftar panjang kerugian negara akibat pembiaran pejabat dan lemahnya pengawasan pemerintah ( Redaksi )
Komentar