oleh

Ketika Komitmen Fee Proyek Dianggap Biasa Korupsipun Merajalela

Oleh : Azwari

Tidak sedikit pejabat ASN dan bahkan kepala daerah yang berurusan dengan hukum dan bahkan ditangkap oleh KPK terkait komitmen fee proyek dari rekanan kontraktor

Sebagian orang beranggapan bahwa komitmen fee proyek adalah biasa bahkan dikalangan rekanan kontraktor dianggap adalah hal yang lumrah padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan kolusi yang berpotensi pada perbuatan korupsi yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi Mark- up anggaran dan dikerjakan proyek asal jadi yang dibiarkan sehingga menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan mutu pekerjaan tidak diperhatikan lagi

komitmen fee proyek yang umumnya dibayar dimuka oleh oknum rekanan kontraktor kepada pejabat terkait , baik PA, KPA, PPK dan PPTK dan bahkan kepada pejabat LPSE dengan cara dibayar chas atau ditransper melalui rekening yang bukan atas nama pejabat itu sendiri

Fee proyek yang besaran nya disepakati mulai dari 2,5 persen bahkan sampai 10 persen biasa nya dibayar dimuka lebih rentan terjadi disaat menjelang Pilkada pemilihan kepala daerah ,sebagai petunjuk awalnya dapat dilihat dari rekanan kontraktor yang mendapat proyek yang mayoritas adalah PARA OKNUM REKANAN KONTRAKTOR yang memiliki hubungan dengan kepala daerah terpilih baik TIM SUKSES maupun Keluarga dari kepala Daerah atau keluarga dari Tim sukses itu sendiri

Fee proyek juga dapat dibayarkan disaat pencairan uang muka proyek atau bisa saja terjadi disaat pencairan dana terakhir dengan senjata pemungkas terakhir adalah menahan pencairan dana Jaminan pemeliharaan

Komitmen fee ini juga dapat terjadi pada pejabat ULP pada LPSE ( Layanan pengadaan secara elektronik ) hal ini biasa terdeteksi di saat penunjukan pemenang , bila pemenang paket adalah perusahaan yang tidak diinginkan maka tidak mustahil akan terjadi TENDER ULANG

Komitmen fee yang dapat merugikan negara yang berakibat pada mutu proyek hampir terjadi disetiap daerah dan kemungkinannya bisa saja terjadi di kabupaten Bungo

Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis dari daftar proyek yang sudah kontrak terdapat nama – nama perusahaan jasa kontruksi yang diduga memiliki hubungan kedekatan emosional dan hubungan sebagai tim dalam perhelatan pilkada baik kontraktor lokal maupun kontraktor antar provinsi

Komitmen fee proyek ini tidak pungkiri oleh salah seorang kontraktor seneor yang juga pengurus organisasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Bungo ” Kalau tidak komitmen fee proyek buset lah kalau dapat proyek ,tidak perlu ngaku bersih dan tidak menerima fee proyek ,saya tahu persis ” ujar sumber kepada penulis sembari menyebut nama oknum pejabat yang dimaksudnya

Tidak hanya itu terhendus kabar yang juga diakui oleh sumber bahwa ada oknum ASN di salah satu instansi teknis di Bungo yang merangkap sebagai pembantu dan pelaksana teknis pada perusahaan yang menangani Mega proyek baik di Bungo maupun kabupaten lain

Fakta lain yang tak kalah menariknya adanya dugaan keterlibatan ASN yang juga sebagai pejabat di proyek yang terlibat langsung sebagai pelaksana proyek

Untuk mengungkap persoalan fee proyek dan keterlibatan ASN bermain proyek ini tergantung keseriusan dari APH untuk mengungkapnya

Tulisan ini hanya bersifat dugaan dan prediksi penulis belaka dan semoga bermanfaat

( Pemred )

 

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed