Bungonews.net, BUNGO – LHP dana desa sejak tahun 2015 hingga 2023 dikabupaten Bungo dipertanyakan ,pasalnya hingga saat ini belum diktehui realiasasi pengembalian kerugian keuangan negara
Penegasan wakil bupati Bungo, Apri Dwi Aprianto memberitak tenggang waktu selama 60 hari tidak di tindak lanjuti maka akan direkomendasikan ke APH , penegasan wakil bupati berdasarkan kesepakatan bersama ini disampaikan oleh Apri ( Wabup ) usai Raapat kordinasi dengan sejumlah Rio ( kades red ) di inspektorat kabupaten Bungo belum lama ini
Dikonfirmasi persolan tersebut dan sejumlah masalah di sejumlah desa di kabupaten Bungo baik persoalan pajak yang tidak dibayar oleh oknum Rio maupun relasiasi keuangan dana desa hingga persoalan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai mekanisme dan prosedur hingga bermuara gugatan PTUN seperti di Desa Rantau Embacang , Yos Armi kepala dinas PMD susah dihubungi, selain jarang dikantor di hubungi ponselnya tidak doresfon
Ditanya dengan stafnya apakah nomor hp kadis sudah diganti ? ” Itulah nomornya bang , aktif lah nomor hp nya ” tutur salah seorang stafnya kepada bungonews (05/04/2024)
Sementara Suroto yang disebut – sebut selaku bidang keuangan dana desa ditanya LHP dana desa mengaku tidal tahu
” Untuk LHP dusun mana saja saya tidak tahu karena bukan kewenangan kami temuan – temuan pemeriksaan pak ” Ucap Sutoto belum lama ini
Diperoleh informasi bahwa dalam waktu dekat dinas PMD Bungo merencanakan keberangkatan sejumlah Rio dan PKK dikabupatem Bungo untuk melakukan study banding di luar daerah menggunakan anggaran APBDus dan iuran dari peserta
Tunggu Khabar selanjutnya di edisi berikutnya ( Bn – war )
