Oleh: Linda Wijayanti, S.Pd.
“Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” (Koes Plus)
Tentu kita tidak asing lagi dengan penggalan lirik lagu “Kolam Susu” di atas, bukan? Lagu yang dipopulerkan oleh Koes Plus tersebut mengingatkan kita akan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini. Mulai dari kekayaan laut, pegunungan, bahkan kekayaan energi. Sejatinya, jika saja kekayaan sumber daya alam tersebut dioalah dengan baik, pastilah sejahtera rakyatnya.
Tidak akan ada lagi yang namanya stunting, apalagi menggandeng asing untuk memeranginya.
Baru-baru ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan prevalensi stunting. (Antara News, 23/09/2022).
Hal itu ditempuh guna menekan presentasi angka stunting yang masih berada di angka 24,4%. Dengan demikian, hampir seperempat balita di negeri ini mengalami stunting. Yakni, sekitar tujuh juta anak dan 180 ribu di antaranya terancam meninggal akibat stunting. (Kementerian Kesehatan 2021).
Pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 14% pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, salah satunya, BKKBN bekerjasama dengan National Food Agency (NFA) menyelenggarakan kegiatan “Gerakan Makan Telur Bersama” di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. (Republika, 25/09/2022).
Sebanyak 15.077 butir telur yang dimakan bersama dengan masyarakat Kendal ini dianggap menjadi ide yang inovatif dan luar biasa. Namun, efektifkah?
Paradoks Stunting Negeri Berlimpah SDA
Sebagai informasi, stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya.
Sungguh, hal ini merupakan paradoks problem anak di negeri berlimpah kekayaan sumber pangan dan energi.
Hal ini merupakan imbas dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini sangat menjujung tinggi hak asasi manusia. Hingga dapat menerabas kepemilikan umum dapat diprivatisasi.
Akibatnya, SDA ini menjadi bancakan kaum kapitalis, sedangkan rakyat hanya bisa meringis. Yang tersisa hanyalah penderitaan dan kemiskinan.
Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Purwiyatno Haryadi, M.Sc. pernah mengatakan, “Dari sisi kesehatan, bagaimana bisa mengatasi stunting melalui bidang keamanan pangan, seperti kurangnya infrastruktur air bersih? Produksi pangan yang tidak sesuai kaidah cara produksi pangan yang baik (CPBB) menjadi tantangan keamanan pangan di Indonesia.” (Republika).
Selain itu, pemerintah juga tidak memastikan perlindungan kesehatan publik dengan membenahi standar keamanan pangan nasional. Padahal, butuh keterlibatan banyak kementerian, bukan hanya kementerian kesehatan dan pangan. Hal itu sangat penting, sebab prediksi output sumber daya manusia di masa mendatang negeri ini bisa dilihat dari kondisi status anak balita saat ini..
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Jika kita tellisik lebih dalam, akan kita dapati bahwa di negeri ini, setiap urusan rakyat tidak lepas dari kerja sama dengan para kapitalis. Pemerintah menganggap tidak akan mampu untuk bekerja sendiri tanpa dukungan kapitalis guna menjalankan setiap kebijakan yang membutuhkan dana yang pastinya tidak sedikit. Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2045 mendatang.
Untuk menyambut itu, upaya memerangi stunting pun semakin gencar. Sebab stunting akan berdampak pada kesehatan dan pendidikan.
Hal itu dapat kita lihat dengan digandengnya sejumlah pihak swasta dan asing dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia, Tbk., PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta United States Agency for International Development (USAID) dari Amerika Serikat. (Antara News, 23/09/2022).
Kemitraan Tanoto Foundation, yang merupakan organisasi filantropi, dengan BKKBN meliputi; Modul Pencegahan stunting, digital parenting, modul pengasuhan anak yang digunakan sebagai referensi BKKBN, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Yayasan Bakti Barito bertugas membantu penyediaan nutrisi anak, pembangunan kapasitas serta mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat. Meliputi perilaku konsumsi masyarakat, perilaku pengasuhan kesehatan dan tumbuh kembang, serta perilaku higienis pribadi.
Kerjasama Bank Central Asia, Tbk., dengan BKKBN meliputi dukungannya terhadap salah satu program BKKBN yaitu memberikan layanan subsidi kepada lebih dari 21.000 pasien KB di dua klinik Binaan BCA. Sedangkan USAID boleh jadi berperan membantu dalam pemenuhan biaya yang sudah pasti tidak sedikit. Hal ini merupakan bagian dari strategi kerjasama pembangunan AS-Indonesia 2020-2025 di ranah multi sektoral. (Dokumen Stategi Kerjasama Pembangunan AS-Indonesia 2020-2025)
PT Amman Mineral Nusa Tenggara pun ikut andil dalam kerjasama ini. PT Amman merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau di Sumbawa Barat (KSB). Mirisnya, NTB yang kaya akan sumber daya alam tersebut menduduki peringkat tertinggi keempat nasional dalam kasus stunting.
Tidak hanya soal stunting, MoU antara USAID dan Tanoto Foundation, AMMAN, Yayasan Bakti Barito dan BCA ini juga berkontibusi pada strategi kerjasama pembangunan AS-Indonesia 2020-2025, dan strategi multi sektoral USAID untuk gizi dan pencegahan kematian ibu dan anak 2014-2025. (Web@bkkbn.go.ig)
Turun tangannya negara dalam memerangi stunting tidak semestinya dengan langkah menggandeng swasta dan asing.
Sebab semua ini akan mengkonfirmasi bahwa pemerintah berlepas tangan menyejahterakan rakyat dan menyerahkan pengurusan rakyat pada swasta dan asing yang di dalamnya syarat kepentingan. Sebab kerja sama ini berpotensi untuk menjadi pintu masuknya program asing guna mengeksploitasi potensi generasi, kemudian mengarahkan SDM sesuai kepentingan asing. Maka, patut kita waspadai, dari kerja sama yang disepakati tidak mungkin ada makan siang yang didapatkan secara gratis.
Islam Memandang
Penyebab utama stunting adalah karena minimnya kesejahteraan rakyat. Dalam sistem Islam, kesejahteraan rakyat akan terjamin melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:
Pertama, sistem Islam mendorong kepala keluarga untuk mencari nafkah yang halal dan baik. Menanamkan kepada para kepala keluarga bahwa mencari nafkah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Di samping itu, daulah akan mendukung dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai.
Kedua, sistem Islam akan mendorong masyarakat untuk saling tolong menolong jika terjadi kemiskinan yang melanda masyarakat. Memotivasi ummat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan semisal sedekah, zakat, dll. Sementara Baitul Mal, akan mengurus dan mendistribusikannya dengan baik dan tepat sasaran.
Ketiga, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Islam sangat pro-rakyat. Sistem ekonomi Islam tidak akan pernah membiarkan kepemilikan umum diprivatisasi.
Dalam hal kepemilikan individu, umum dan negara semua diatur untuk kemakmuran rakyat. Negara juga menjamin kesejahteraan masyarakat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan dengan layak.
Negara juga akan mengoptimalkan pengelolalaan pertanian yang dapat ditingkatkan untuk memproduksi kebutuhan pangan. Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.
Keempat, Negara tidak akan membiarkan kerjasama dengan swasta maupun asing yang syarat akan intervensi dan kepentingan asing. Negara dengan hukum-hukum Islam yang dipakai, akan menjadikan daulah yang mampu berdiri sendiri dan mampu menyejahterakan rakyat tanpa campur tangan asing.
Demikian luhur sistem Islam yang mengatur kehidupan dengan baik. Sebab aturan ini berasal dari Yang Maha Tahu akan kebutuhan manusia, yakni Allah SWT. Pemerintah dan Negara akan hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, sebab Khalifah sangat memahami bahwa mengurusi ummat adalah tanggungjawab khalifah. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari).
Wallahu ‘alam bish showaf.
Komentar