oleh

Ketika HGU Dipertanyakan , Begini Jawaban Instansi Terkait

HGU ( Hak Guna Usaha ) adalah hak pengolahan tanah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan UU nomor 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria ( UU Agraria ) pasal 29 dapat diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

HGU ini biasanya diberikan kepada perusahan perkebunan baik inti maupun plasma. Pemegang Hak Guna Usaha ( HGU ) berhak
menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya sesuai dengan ketentuan aturan dan perindang – undangan .

Dalam prakteknya tidak sedikit perusahan pemegang HGU tidak mempedomani ketentuan ,syarat serta kewajiban yang harus ditunaikan nya , baik yang berkaitan dengan lingkungan ( AMDAL ) maupun ketenaga kerjaan dan lainnya serta tidak sedikit perusahaan yang tidak memanfaatkan HGU sesuai dengan peruntukan nya dan bahkan turut serta menelantarkan tanah dan menguasai tanah melebihi dari ketentuan maksimal HGU yang ditetapkan

Belakangan ini diketahui bahwa salah satu perusahaan perkebunan sawit di Bungo yang telah belasan dan bahkan puluhan tahun baru melakukan penanaman ,hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak

ketika persoalan ini dipertanyakan dengan instansi terkait dan pihak yang berkompeten jawaban simple adalah belum dapat informasi ,belum mengetahui dan tidak tahu

Semestinya jawaban seperti ini tidak perlu disampaikan karena jawaban tersebut membuktikan lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dan tidak tersedia nya data informasi yang dimiliki oleh instansi ,lembaga dan pihak yang berkompeten

Hasbi kepala dinas TPHP Bungo ditanya persoalan HGU salah satu perusahaan perkebunan sawit dikabupaten Bungo menjelaskan bahwa regulasi sebelumnya dengan UU cipta Kerja sekarang tidak sama

” Dulu ( zaman Orba ) IUP diberikan kebun dibangun dan bahkan selisih nya sampai 10 tahun lebih dan bahkan setelah kebun dipanen perusahaan masih juga membangun kebun.namun sekarang tidak IUP dan HGU diberikan barulah perusahaan bisa membangun kebun, artinya sepanjang HGU belum berakhir sah saja perusahaan melakukan penanaman meskipun sebagian kebun sudah panen karena Reflanting juga tidak ada kaitan nya dengan IUP dan HGU ” Tutur Hasbi sembari menyebut salah satu perusahaan yang dimaksud

Sementara Syafrizal kadis Penanaman Modal dan pelayanan perizinan satu pintu kabupaten Bungo juga menjelaskan ” Bila ada perusahaan yang melakukan replanting namun belum melakukan perpanjangan HGU itu sah – sah saja karena risikonyo kembali ke perusahaan itu sendiri karena belum tentu permohonan HGU perusahaan tersebut dapat diterima untuk perpanjangan nya ” Tutur Syaf ( 15/11/21)

Menurut nya perpanjangan HGU dapat diajukan oleh perusahaan 2 tahun sebelum berakhirnya masa HGU tersebut , pemerintah dapat menerima dan dapat menolak perpanjangan HGU yang diajukan ” Tambahnya .

Ia menyarankan agar perusahaan pemegang HGU mentaati aturan dan ketentuan dan segera mangajukan perpanjangan HGU sebelum berakhir .

Menanggapi persoalan tersebut Desmardi Kabag SDA Setda Bungo menjelaskan bahwa untuk perizinan koordinasinya dengan DPMPTPSP sedangkan soal AMDAL di dinas LIngkungan Hidup dan persoalan perkebunan koordinasinya dengan Dinas TPHP Bungo ” Kalau persoalan HGU biasanya akan dibahas di PUPR karena terkait Tata ruang ” Tututnya

Untuk detail nama dan tempat perusahaan akan ditulis lengkap berdasarkan hasil investigasi selanjutnya pada edisi berikutnya , semoga bermanfaat. ( redaksi )

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed