oleh

HGU Tidak Diperpanjang, Hapus Kembali Kenegera , Ini ketentuan dan syarat Perpanjang HGU

Oleh ;Azwari

Hak Guna Usaha ( HGU ) dapat diberikan dan diperpanjang berdasarkan UU nomor 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria ( UU Agraria ) pasal 29 dapat diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perpanjangan HGU dapat diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya HGU, proses perpanjangan nya pun diberikan waktu selama.7 hari kerja untuk lahan di bawah 200 hektar dan 14 hari kerja maksimal untuk lahan di atas 200 hektar.

Apabila perusahan atau pemegang HGU tidak memperpanjang dalam waktu yang ditentukan tersebut maka tanah / areal dikembalikan kepada negara dan perusahaan tidak memiliki kewenangan lagi atas tanah yang dimaksud

Fakta dilapangan tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan yang telah berakhir HGU namun tidak melakukan perpanjangan HGU, bahkan ada juga perusahaan yang diduga melakukan peremajaan kebun sawit ( Reflanting ) tanpa ada Perpanjangan HGU hal ini tentu nya sudah melanggar UU Nomor 05 tahun 1960 dan UU nomor 11tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Fakta. tersebut diatas bukan tidak terjadi di kabupaten Bungo – Jambi , hal ini terungkap dari pengakuan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo bahwa salah satu perusahaan yang sudah melakukan Reflanting kebun sawit tanpa diketahuinya ada perpanjangan HGU.

Ketika Reflanting dilakukan oleh perusahaan tentu nya tidak hanya persoalan HGU yang patut dipertanyakan namun persoalan AMDAL , pemakaian alat serta ketenagakerjaan nya pun patut di pertanyakan .

Lebih jauh lagi , ketika HGU Berakahir maka muncul lah hak masyarakat /petani yang tergabung dalam pola kerjasama Plasma dengan perusahaan , artinya berakhirnya HGU dan berakhir pula kerjasama ( plasma) dengan berakhirnya plasma petani berhak atas tanah dan kebun serta berhak atas hak kepemilikannya ( sertifikat )

Pertanyaannya , mengapa Reflanting dilakukan tanpa ada perpanjangan HGU ? hal ini tidak mungkin bisa terjadi apabila pemerintah bersama instansi terkait dan lembaga serius mengawasinya , kuat dugaan adanya persekongkolan antar pihak sehingga persoalan HGU dan persoaan Hak plasma dibiarkan

Lantas apa saja kewajiban, larangan dan hak pemegang HGU ?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27 menyebutkan bahwa pemegang HGU berkewajiban untuk:

1..Melaksanakan usahanya sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan

2.Mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis

3.Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha

3.Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup

4.Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung

5.Mengelola, memelihara, dan menguasai serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conservation value), dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha

6.Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya

7.Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang

8.Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan

9.Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha

10.Melepaskan hak atas tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

11.Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah Hak Guna Usaha hapus.

Pemegang hak guna usaha dilarang untuk:

1.Menyerahkan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan

2.Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air

3.Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

4.Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup

5.Menelantarkan tanahnya

6.Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal Hak Guna Usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Selanjutnya Pemegang Hak Guna Usaha ( HGU ) berhak
menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya

Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sessuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Melakukan perbuatan hukum yang bermakstrd melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

semoga Bermanfaat mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan , tunggu Khabar selanjutnya detail dugaan perusahaan yang melakukan Reflanting tanpa memperpanjang HGU pada edisi berikut nya ( redaksi )

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed