oleh

Kurang Transparansi dan Lemahnya Pengawasan Penyebab Peluang Korupsi Dana Bos Makin Besar

Oleh : Azwari

Transparansi dalam laporan penggunaan dana bos adalah faktor penting agar tidak terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi dana bos , begitu juga pengawasan dari berbagai pihak juga faktor penting agar dana Bos benar benar digunakan mempedomani petunjuk pelaksanaan ,teknis dan tepat sasaran

Bagian kecil dari wujud transparansi penggunaan dana bos adalah pemasangan papan informasi penggunaan dana bos di sekolah yang di publikasikan ditempat – tempat yang mudah dan gampang dilihat oleh masyarakat dan warga sekolah

Mayoritas satuan pendidikan tidak mempubliikasikan papan informasi penggunaan dana bos, ini adalah pertanda dana bos tidak digunakan secara transparan

Meskipun dipasang dan dipublikasikan nya papan informasi penggunaan dana bos di masing – masing sekolah bukan berarti menjamin dana bos disekolah tersebut digunakan secara transparan apalagi tidak memasang papan imformasi yang dimaksud

Mencantumkan penggunaan dana bos tidak sesuai dengan realisasi dan melakukan Mark – up biaya dengan cara membuat kuitansi pembiayaan yang melebihi dari pembiayaan sebenarnya dan membuat laporan Piktif adalah peluang yang sangat besar untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bos disekolah

Lebih menarik lagi ketika melaporkan secara online dana Bos di pasca pandemi Covid 19 dimana terdapat kegiatan yang tidak terlaksana disaat pandemi namun tetap saja dilaporkan , tanpa disadari hal ini akan menjerat para penanggung jawab penggunaan dana bos karena akan diketahui oleh instansi dan lembaga terkait dan peluang bagi APH ( aparat penegak hukum ) untuk menelusuri pembuktian penggunaan dana bos yang dilaporkan tersebut

Selanjutnya lemah nya pengawasan menyebabkan peluang korupsi dana bos kian besar sebab faktanya pengawasan dana bos sangat lemah.

Para pengawas dana bos baik dari instansi terkait dan lembaga serta dewan pendidikan seakan akan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab pengawasan yang melekat yang harus dipertanggung jawabkan .

Tidak bisa dipungkiri, umumnya pengawasan dilakukan disaat menjelang dan sesudah dana bos dicairkan dengan cara menghubungi para kepala sekolah satuan pendidikan saja , jika turun kelapangan pun tidak mustahil kedatangan para oknum pengawas kesekolah hanya berkunjung dan tidak sedikit menerima titipan uang minyak ,uang transportasi , uang rokok ,uang makan dan lain nya sementara pengawasan hakiki nya tidak dapat dilaksanakan

Fakta -Fakta tersebut diatas bukan tidak terjadi dikabupaten Bungo bahkan lazim terjadi sehingga kekhawatiran dari oknum kepsek bersama oknum kroni nya yang diduga melakukan penyimpangan dana bos tidak ada lagi

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dicurigai penggunaan dana Bos pasca pandemi Covid 19 pada tahun 2020 rawan terjadi penyimpangan pasalnya masih terdapat dalam laporan penggunaan dana bos untuk biaya kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler padahal kegiatan tersebut tidak terlaksana karena tidak ada pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) berikut nya muncul kegiatan pembiayaan kegiatan pembayaran daya dan jasa dan kegiatan lainnya termasuk kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang tentunya harus terlaksana sesuai dengan petunjuk teknisnya namun tidak sedikit hanya sekedar laporan saja.

Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar Sekolah.

Selain itu kegiatan pengembangan perpustakaan yang mana tidak sedikit sekolah yang tidak memiliki perpustakaan , begitu juga pada kegiatan perawatan dan pemeliharaan sekolah yang tidak semua sekolah melaksanakannya .

Selanjutnya dalam pelaporan penggunaan dana selain menyertakan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah ( RAKS) wajib ditanda tangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah namun dalam prakteknya tidak sedikit para komite sekolah mengaku tidak tahu menahu karena tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan nya.

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Reguler Sekolah, guru, dan Komite Sekolah yang dituangkan secara tertulis.

Dalam praktek nya juga tidak sedikit dana bos yang diduga digunakan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya dan iuran peringatan hari besar nasional ,hal ini tentunya bertentangan dengan prioritas pengggunaan dana Bos yang di wajibkan .

Tidak transparan dan tidak melibatkan komite sekolah serta lemahnya pengawasan menyebabkan peluang korupsi dana bos sangat besar , semoga bermanfaat dan tunggu hasil investigasi berikutnya

( Pemred )

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed