“Pejabat penyedap rasa.” can Ajinomoto patut di tujukan kepada pejabat yang kehadirannya hanya sebagai pemanis dan penyedap
daripada pelaku utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Layaknya penyedap dalam makanan, mereka tampak memberi rasa, namun bukan unsur utama yang menentukan kualitas sesungguhnya. Dalam konteks birokrasi, pejabat seperti ini sering kali lebih menonjol dalam hal pencitraan dibandingkan kerja nyata.
Fenomena ini dapat dilihat dari kebiasaan sebagian pejabat yang aktif berbicara di ruang publik, menyampaikan pernyataan yang terdengar menenangkan dan penuh janji, namun minim realisasi di lapangan. Mereka hadir dalam seremoni, tampil di depan kamera, dan piawai merangkai kata, tetapi tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.Lebih jauh, keberadaan “pejabat penyedap rasa” juga bisa menjadi beban dalam sistem pemerintahan. Alih-alih mempercepat kinerja, mereka justru berpotensi memperlambat pengambilan keputusan karena tidak memiliki peran strategis yang jelas.
Dalam beberapa kasus, mereka hanya menjadi pelengkap struktur tanpa kontribusi nyata.
Kritik ini sejatinya menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi simbolik. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk bekerja secara konkret, bukan sekadar tampil menarik di permukaan. Kepercayaan masyarakat dibangun dari hasil kerja, bukan dari retorika semata.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik kini semakin cerdas menilai. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh kata-kata indah, melainkan menuntut bukti nyata. Oleh karena itu, sudah saatnya para pejabat meninggalkan pola “penyedap rasa” dan bertransformasi menjadi pelayan publik yang benar-benar bekerja, berintegritas, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pada akhirnya, jabatan bukan soal bagaimana terlihat, tetapi bagaimana bekerja dan memberi manfaat. Karena dalam pemerintahan, yang dibutuhkan bukan sekadar penyedap, melainkan kualitas yang sesungguhnya.
Pejabat PENYEDAP RASA bukan tidak ada di era kepemimpinan Dedy Putra Sebagai Bupati Bungo bahkan jumlah nya terus bertambah, ini terjadi karena ulah bisikan ular kepala dua kepada kepala daerah ,sedangkan kepala daerah tidak lagi memfilter apa yang disampaikan oleh pembisik , tidak heran pejabat di eselon di Bungo di isi oleh pejabat hasil bisikan.JANGAN KAGET bila suatu saat terungkap tarif dan tiket masuk yang disetorkan oleh Oknum pejabat PENYEDAP RASA Cap Ajinomoto ( redaksi )
Komentar