Bungonews.net, Bungo- Menjelang akhir tahun anggaran, wajah pembangunan Kabupaten Bungo kembali memperlihatkan gejala klasik yang seharusnya sudah lama berakhir: proyek terlambat, pelaksanaan dikebut, dan kualitas diabaikan.
Pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak kegiatan fisik bersumber dari APBD, DAU SG, maupun swakelola yang belum juga berjalan hingga awal Oktober 2025. Proyek Jalan Usaha Tani (JUT), drainase, dan rehabilitasi gedung publik baru sebatas mobilisasi alat dan material. Padahal, waktu pelaksanaan tinggal hitungan minggu.
Fenomena ini bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, keterlambatan lelang, lemahnya perencanaan, dan minimnya pengawasan selalu menjadi alasan utama. Ironisnya, setiap akhir tahun pemerintah daerah justru lebih sibuk mengejar angka serapan anggaran daripada memastikan mutu pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen dan profesionalitas aparat pelaksana, baik di tingkat OPD maupun rekanan. Ketika pekerjaan dipaksakan selesai dalam waktu singkat, potensi pelanggaran spesifikasi teknis tak bisa dihindari. Akibatnya, proyek-proyek publik hanya bertahan sebentar, cepat rusak, dan akhirnya menjadi beban anggaran di tahun berikutnya.
Tak kalah penting, isu intervensi politik melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD turut menambah kompleksitas persoalan. Dugaan praktik monopoli oleh kelompok tertentu membuat kontraktor lokal sulit bersaing secara sehat. Sementara itu, kepala OPD dihadapkan pada tekanan politik dan administratif yang membuat fungsi pengawasan semakin lemah.
Pola keterlambatan dan kebut proyek menjelang akhir tahun mencerminkan kegagalan dalam manajemen pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD semestinya berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek, bukan sekadar berbangga dengan capaian serapan anggaran.
Anggaran publik adalah amanah rakyat. Ia harus dikelola dengan transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Proyek pembangunan seharusnya menjadi simbol tanggung jawab dan integritas, bukan arena kepentingan politik atau keuntungan kelompok tertentu.
Kini saatnya Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan pembenahan serius dan terbuka. Proyek yang dikebut hanya akan melahirkan pembangunan semu — indah di atas kertas, rapuh di lapangan.
Bungo tidak butuh proyek cepat selesai, tetapi pembangunan yang terencana, diawasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Editorial Bungonews.net
Komentar