oleh

CCO Sebelum Mendapat Persetujuan Berpotensi Tidak Sesuai Bestek dan Maladminitrasi

Oleh : Azwari

Bungonews.net , Contract Change Order ( CCO ) boleh dan dapat dilakukan pada awal ,pertengahan dan akhir pekerjaan namun CCO dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan , kajian teknis serta dampak negatif dan positifnya karena akan terjadi penambahan item dan pengurangan item pekerjaan konstruksi

CCO dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan antar pihak yang diawali dari permintaan tertulis yang ditanda tangani oleh  arsitek ( konsultan Perencana ), kontraktor, dan pemilik yang dibuat setelah kontrak diterbitkan karena dapat mempengaruhi perubahan ruang lingkup pekerjaan  dan penyesuaian terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan itu sendiri

CCO tidak dapat dilakukan sepihak oleh kontraktor tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang disertakan alasan baik alasan teknis maupun alasan lainnya yang juga melampirkan kajian teknis yang dimaksud , apabila belum ada persetujuan antar pihak yang juga ditanda tangani oleh PPK tersebut maka  CCO pada pelaksanaan kontruksi bangunan dapat dinilai pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek dan menyalahi bestek dan mengindikasikan cacat administrasi (maladministrasi )

Mempedomani  Pepres 16/2018, Perpres 54/2010. Perpres 54/2010 Pasal 87 menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan CCO. Maka CCO dapat dilakukan :
1.) Apabila terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
Menambah dan/atau mengurangi jenis item pekerjaan;
Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan/lokasi pekerjaan;
mengubah jadwal pelaksanaan;
Jika diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, CCO diizinkan untuk pekerjaan tambahan sehingga kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak.
2.) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan harus tersedia anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tambahan.
3.) Pihak Kontraktor dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
4.) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak

Dalam prakteknya tidak sedikit rekanan kontraktor yang melakukan perubahan konstruksi tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para pihak ,sehingga berpotensi akan menimbulkan masalah baru atau justeru sebaliknya terjadi persekongkolan antar pihak yang seolah – olah Kajian teknis yang dituangkan dalam permintaan CCO sudah disetujui padahal belum ada pembahasan dan penanda tanganan persetujuan CCO yang dimaksud

Fakta ini ditemukan oleh penulis pada pekerjaan konstruksi salah satu puskesmas dalam kabupaten Bungo yang telah merubah pondasi bangunan yang dialihkan pada item pekerjaan lain

Temuan investigasi penulis ini diakui oleh pihak – pihak berkompeten  , baik tukang , mandor proyek , PPTK maupun rekanan kontraktor bahkan tim terpadu dari inspektorat dan instansi lainnya mengakui adanya kejanggalan pada konstruksi bangunan puskesmas tersebut

Untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan semestinya PPTK dan PPK menghentikan pekerjaan konstruksi sebelum kajian teknis atau permintaan CCO di setujui . Semoga bermanfaat

Redaksi

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.