oleh

Tidak Ada Koordinasi dan lemahnya pengawasan Swakelola PKT-P3TGAI Menyebabkan Kelompok P3A Terjebak Korupsi

Oleh : AZWARI

 

Pengalokasian dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan pemberdayaan Padat Karya Tunai Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( PKT-P3TGAI ) pada kegiatan pembangunan , rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi partisifatif Masyarakat tidak saja pencapaian fisik namun pencampaian pemberdayaan lebih diutamakan lebih -lebih pasca pandemi covid 19 diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 selain itu juga pendukung   dilaksanakan nya kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh

 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKT -P3TGAI ini pemerintah memberikan peluang kepada Kelompok Petani Pemakai Air ( P3A ),Gabungan P3A ( GP3A ) dan Induk P3A ( IP3A ) yang layak dan yang sudah memiliki badan hukum minimal Akta Notaris

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan mewujudkan transparansi penggunaan keuangan negara pemerintah menetapkan juklak dan juknis sebagai acuan dan pedoman bagi petani agar tidak melenceng dan tidak tersandung hukum

 

Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan tidak saja di saat pelaksanaan namun dimulai dari perncanaan ,pelaksanaan kontruksi dan pengawasannya namun sangat disayangkan dalam prakteknya di lapangan tidak sedikit  kelompok P3A yang tidak mempedomani juklak /juknis dan bahkan ada kesengajaan untuk menutup-nutupi agar tidak di ketahui oleh masyarakat , hal ini terjadi di karenakan obsesi ingin mendapat keuntungan besar dengan cara tidak wajar , akibat nya tidak sedikit pekerjaan kontruksi fisik yang di kerjakan asal jadi , tidak sesuai specifikasi teknis dan tidak melibatkan masyarakat . Tanpa disadari para oknum kelompok P3A sudah membuka peluang untuk terjerat korupsi.

 

Tidak hanya itu dalam prakteknya  pemerintah kecamatan dan pemerintah desa selaku pembina wilayah ,sosial dan ekonomi justru tidak dilibatkan  dan bahkan instansi terkait seperti Dinas pertanian dan dinas Pekerjaan umum pun luput dari koordinasi

 

Tidak hanya itu , penyebab lain yang membuka peluang kelompok P3A terjerat korupsi  dan akan berurusan dengan hukum dikarenakan lemahnya pengawasan dari Satuan Kerja ( Satker ) instansi terkait , Fasilisator ( konsultan ) sehingga peluang pekerjaan dikerjakan asal jadi dan tidak mempedomani teknis pun sangat besar

 

Hal tersebut juga tanpa terkecuali terjadi di kabupaten Bungo – Jambi , Fakta di lapangan dan pengakuan sejumlah sumber dan pihak terkait  pelaksanaan P3A di kabupaten Bungo terkesan asal jadi ,tidak sesuai specifikasi dan tidak mamasang papan informasi kegiatan. Hal ini tentunya  dapat memicu terjadi problem baru ditengah masyarakat yang diawali rasa kecewa  tidak memiliki kesempatan kerja dan mencurigai adanya oknum kelompok P3A yang  hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok saja  sehngga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menyampaikan dan melaporkan fakta dilapangan kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar diusut dan tindak sesuai dengan ketentuan hukum

 

Kesimpulannya tidak adanya koordinasi dengan pemerintah desa ,pemerintah kecamatan dan instansi terkait dan lemah nya pengawasan dari satuan kerja ( Satker ) dan fasilisator ( konsultan ) memberikan peluang kepada kelompok P3A  untuk tidak mempedomani juklak dan juknis sehingga tujuan pemberdayaan dan  mutu dari kontruksi fisik tidak akan tercapai , tidak adanya transparansi dan tidak dilibatkan masyarakat dapat memberikan peluang kepada oknum kelompok untuk melakukan tindakan korupsi dan tanpa disadari  membuka peluang APH untuk memulai penyelidikan nya  ( Redaksi Bungonews )

 

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed