Menakar Keberpihakan Pemda terhadap Penyelesaian Konflik Masyarakat

43

Keterlibatan dan handil pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat sangat mempengaruhi terciptanya kondusifitas keamanan , ketertiban masyarakat dan keamanan wilayah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 43 huruf f UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta UU no 32 tahun 2004 pasal 22 kewajiban yang di miliki oleh daerah sebagai berikut :

1.Melindungi masyarakat , menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan
2.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3.Mengembangkan kehidupan demokrasi
4.Mewujudkan keadilan dan pemerataan

Pemerintah Daerah terdiri
gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintan daerah, sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintan daearah

Kendatipun demikian dalam praktek nya pemerintah daerah ( eksekutif ) dan Legislatif bukan tidak mengetahui peranan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewajiban nya namun sering kali terabaikan bahkan terjadi pembiaran yang di pengaruhi oleh kepentingan sehingga tertakar ( terukur ) lah arah keberpihakan pemerintah daerah, hal ini bukan tidak terjadi di kabupaten Bungo dengan motto ” Langkah serentak Seimbai saayun ” yang dapat di artikan saling bekerjasama hanya dijadikan slogan belaka bila tidak di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat

Tertakar nya keberpihakan pemerintah daerah ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan perwakilan nya yang semestinya menampung dan penyambung aspirasi masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik

Baru – baru ini terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan sawit PT.Citra sawit harum ( CSH ) grouf terkait lahan masyarakat yang diduga dikuasai oleh perusahaan bahkan tanah negara yakni hutan produksi ( HP ) yang di tanami sawit oleh perusahan yang tergabung dalam PT.CSH yakni PT.MAP

Kasus konflik lahan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu yang beberapa kali di bahas di DPRD Bungo bersama tim investigasi Bungo news yang juga melibatkan instansi terkait di tingkat kabupaten , provinsi dan pusat namun hingga kini diam tanpa Khabar .

Hal ini bukti dari tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam perlindungan dan kepedulian serta arah keberpihakan pemerintah daerah ( Eksekutif / legislatif ) dan Yudikatif

Kasus yang sama kembali terulang dimana masyarakat menuntut pihak perusahaan Batu Bara menyelesaikan tanah milik warga dan fee jalan yang di setorkan oleh Perusahaan perkebunan sawit di wilayah tanah tumbuh yang armada nya melintasi wilayah kecamatan Muko – Muko Bathin VII .

Buntut dari problem lahan di wilayah kecamatan Muko – Muko Bathin VII ini ribuan warga kecamatan Rantau Pandan pun menggelar aksi pemblokiran ( portal ) jalan dengan maksud agar segera di selesaikan dengan warga dan pihak pihak yang berkepentingan.

Kasus sengketa lahan diatas peran pemerintah daerah sebagai fasilisator dan sebagai mediator sangat di nanti dan di tunggu – tunggu oleh masyarakat ,apa yang diharapkan masyarkat ini ternyata harapan hampa tanpa daya.

Dari kasus diatas masyarakat pun sudah bisa menyimpulkan dan menakar arah keberpihakan pemerintah daerah sebenarnya kemana ?

#Redaksi

Facebook Comments