Bungonews.net, Bungo – Dugaan salah urus dan ketidakseriusan Pemkab Bungo dalam mengelola aset daerah kian terang benderang. Jika sebelumnya laporan BPKP Perwakilan Jambi tahun 2024 sudah menyingkap bobroknya tata kelola aset, kini bukti di lapangan semakin mempermalukan wajah birokrasi: satu unit mobil dinas ditemukan terbengkalai di semak belukar kawasan Perumnas Rimbo Tengah.
Permasalahan aset ini bukan main-main. Nilainya mencapai Rp3,3 miliar, meliputi kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam. BPKP menyoroti praktik pinjam pakai kendaraan tanpa perjanjian resmi, peminjaman yang sudah jatuh tempo tanpa perpanjangan, hingga kendaraan dipinjamkan ke instansi yang tak berhak. Semua itu menunjukkan pengelolaan yang amburadul, membuka ruang tumpang tindih kewenangan, bahkan rawan moral hazard.
Ironisnya, ada juga catatan kendaraan dinas yang hilang tanpa proses tuntutan ganti rugi (TGR). Dua unit motor bernilai puluhan juta rupiah lenyap tanpa jejak, tanpa kejelasan tindak lanjut. Pertanyaan pun mengemuka: jika aset kecil saja lepas kendali, bagaimana nasib aset bernilai miliaran lainnya?
Lebih parah lagi, temuan terkini mempertegas betapa aset daerah benar-benar tidak terurus. Satu unit mobil dinas bernomor polisi BH 1305 KZ ditemukan terbengkalai di semak-semak Perumnas Rimbo Tengah pada Sabtu (13/9/2025).
“Ada mobil dinas BH 1305 KZ di dalam semak wilayah Perumnas Rimbo Tengah,” ungkap seorang warga sambil menunjukkan bukti foto kepada Bungonews.
Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD, Marzuki, saat dimintai konfirmasi, justru memilih bungkam. Sikap diam ini kian menguatkan dugaan adanya persoalan serius yang sengaja ditutup-tutupi.
Tak hanya kendaraan, sejumlah aset tetap di RSUD H. Hanafie yang kabarnya tengah dilirik aparat penegak hukum (APH) juga patut dipertanyakan keabsahan pengelolaannya.
Kasus ini jelas bukan sekadar soal administrasi pinjam pakai kendaraan dinas. Lebih dari itu, ini adalah cermin bobroknya manajemen aset Pemkab Bungo yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Tanpa langkah tegas dari bupati, APIP, maupun aparat hukum, penyimpangan ini hanya akan menambah panjang daftar cerita kelam soal lemahnya pengawasan aset daerah di Bungo. ( BN )
Komentar