Bungonews.net, Bungo – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bernilai lebih dari Rp1 miliar per desa dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 kini tengah dikerjakan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) di sejumlah desa di Kabupaten Bungo.
Namun, di Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, progres pembangunan baru 35 persen, seperti diakui Ketua KSM Nanang. Ia menegaskan, peran kepala desa (Rio) hanya sebatas pengawasan.
“Alhamdulillah tahap pertama sudah berjalan, progres bangunan sudah 35%. Untuk pak Rio dan pihak PU hanya sebatas pengawasan,” ujar Nanang
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Datuk Rio (Kades) Cilodang, Agus Kusnandar, yang mengaku tidak terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan.
“Saya tidak tahu persis masalah pelaksanaan SPAM di desa, katanya kades hanya sebagai pengawas saja,” ungkap Agus di ruang kerjanya, 28 Agustus 2025.
Padahal, sesuai ketentuan, keterlibatan kepala desa dalam proyek SPAM bukan sekadar pengawasan. Kades berperan sebagai fasilitator, pembina, pengawas, sekaligus koordinator. Ia bertanggung jawab memastikan KSM bekerja sesuai aturan, memonitor setiap tahapan pembangunan, menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga menyusun laporan kemajuan proyek ke pemerintah kabupaten/kota.
Lebih jauh, kades juga memiliki kewenangan dalam integrasi dan pemanfaatan aset SPAM, termasuk pengelolaannya melalui BUMDes setelah proyek rampung.
Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah, pernyataan bahwa kades hanya “pengawas” menimbulkan pertanyaan serius: apakah fungsi pengawasan dan koordinasi dijalankan optimal, atau justru dilepaskan sehingga rawan penyimpangan?
( BN)
Komentar