Ketika KSM Dijadikan Formalitas Dan Simbolis Program Pemberdayaan Masyarakat

483

Oleh : Azwari

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program pemerintah untuk pemanfaatan sumberdaya manusia ( SDM ) dan peningkatan, pemulihan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan kesempatan mengelola ,kesempatan bekerja dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang di kerjakan secara swakelola serta meningkatkan partisifasi masyrakat terhadap pembangunan , Program ini biasa nya juga disebut dengan program padat karya tunai,lebih – lebih di tengah pandemi Covid 19

Sebagai bukti kerseriusan pemerintah diantaranya. Program Bantuan stimulan perumahan Swadaya ( BSPS ) yang dikelola oleh KSM , program pembangunan sarana prasana kelurahan yang disebut dengan Program ” Kotaku”,program bantuan WC,jamban dan sanitasi serta program nasional Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarkat ( PAMSIMAS) Program Jalan Usaha tani ( JUT ) yang dikelola oleh Kelompok tani dan program Percepatan peningkatan tata guna air ( P3TGAI ) yang kesemuanya bersumber dari dana APBN

Program pemberdayaan lainya melalui sumber dana Apbdes ( anggaran pendapatan Belanja Desa ) juga tidak sedikit dana di alokasikan

Program pemberdayaan yang dimaksud tentunya tanpa terkecuali dikabupaten Bungo – Jambi ,hanya saja dalam prakteknya jarang yang mengacu pada juklak juknis nya

Dijadikan Formalitas dan Simbolis

Program pemberdayaan yang digalakan oleh pemerintah ini dalam implementasi nya sering kali hanya dijadikan Formalitas dan sebagai simbolis saja ,hal ini dapat ditemukan baik dalam pembentukan kepengurusan KSM maupun dalam pelaksanaan fisik dilapangan

Fakta ditemukan dalam pembentukan kepengurusan KSM tanpa melalui musyawarah yang hanya ditunjuk oleh para oknum kepala desa saja sehingga pengurus KSM terdiri dari orang- orang terdekat dengan kepala desa itu sendiri bahkan tidak jarang kepengurusan KSM adalah perangkat desa dan bahkan anak dari kepala desa itu sendiri.

Menarik nya ketika ditanya siapakah pengurus dari KSM yang dimaksud satu dengan yang lain nya saling lempar dan saling tuding , hal ini membuktikan bahwa KSM hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan administrasi saja dan sebagai simbol saja.

Fakta ini ditemukan pada kegiatan Pemberdayaan P3TGAI dan pada Kegiatan PAMSIMAS dalam wilayah kabupaten Bungo .

Pada Program Pemberdayaan lainnya adalah kegiatan pembuayan WC /jamban yang jumlah nya Ribuan unit pertahun diakui oleh ketua KSM bahwa Mereka hanya sebagai pekerja bahkan rekening KSM untuk penyaluran dana hanya mengetahui nya saja sedangkan penggunaan nya oleh oknum instansi terkait yang disebut sebagai Satuan kerja ( Satker ) atau sebagai koordinator program , hal ini juga terjadi pada kegiatan Jalan usaha tani ( JUT ) dikabupaten Bungo

Sementara pada kegiatan Pemberdayaan yang menggunakan keuangan APBDes tidak sedikit yang tidak direalisasikan alias laporan Piktif ,hal ini dapat dibuktikan dilapangan dan diakui oleh beberapa kelompok Pemberdayaan , misalnya pemberdayaan Karang taruna ,PKK dan lembaga adat

Kurang Pengawasan dan Hanya Sebagai Pendamping Penyebab fisik dikerjakan asal jadi

Dalam praktek dilapangan kontruksi fisik dari program pemberdayaan masyarakat seperti P3TGAI, JUT dan Pamsimas dan lain nya dikerjakan asal jadi yang tidak mempedomani juklak – juknis, hal ini terjadi akibat lemah nya pengawasan dari instansi terkait ,satuan kerja ( Satker ) pendamping masyarakat dan fasilisator dengan alasan hanya sebagai pendamping saja .

padahal dari masing – masing tugas yang dimaksud cukup jelas batas wewenang ,tanggung jawab dan tugas pokok nya

Hal ini mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan para oknum bersekongkol setidak nya terlibat membiarkannya

Keterlibatan APH sebagai pengawas dan penyelamatan Keuangan negara

Keterlibatan aparat penegak Hukum ( APH ) dalam pengawasan dan penggunaan keuangan negara memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan bahkan bagian dari tugas pokok

Dalam masalah ini tidak sedikit kasus yang laporkan oleh masyarakat dan bahkan sudah dilakukan penyelidikan oleh APH sehingga pihak -pihak yang terlibat pun dimintai keterangan dan kesaksian sayang nya seiring berjalan nya waktu kasus tersebut hanya diam tanpa berita, hal ini tentunya menyebabkan kekecewaan dan menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap oknum APH yang menangani kasus yang dilaporkan , hal ini juga tanpa terkecuali terjadi pada Inspektorat daerah

Kesimpulan nya KSM yang hanya dijadikan Formalitas dan Simbolis untuk kepentingan oknum sekelompok orang dapat memicuh terjadi nya konflik baru ditengah masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut kepada proses hukum juga dapat menimbulkan kurang nya kepercayaan masyarakat terhadap KSM itu sendiri . Begitu juga halnya dengan kepercayaan masyarakat terhadap APH dan inspektorat secara berangsur – angsur akan melemah , hal ini patut disikapi dan patut ada tindak tegas serta keterbukaan terhadap masalah yang telah dilaporkan

Dampak lain bila program Pemberdayaan gagal dilaksanakan disuatu daerah berdampak terhadap penyaluran dan pengalokasian dana pada tahun – tahun berikut nya ,hal ini juga harus ada keterlibatan langsung dari pemerintah daerah untuk serius dan bersama – sama agar kegiatan Pemberdayaan di daerah dapat terlaksana dengan baik

semoga bermanfaat

Facebook Comments