Bungonews.net, Bungo- Keberadaan dan kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bungo menjadi sorotan publik di tengah terjadinya bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu.Lembaga yang memiliki fungsi kemanusiaan, pelayanan donor darah, bantuan sosial, hingga kesiapsiagaan penanggulangan bencana tersebut dinilai belum menunjukkan peran optimal saat masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Sorotan tersebut mencuat setelah Sekretaris PMI Kabupaten Bungo, Hamdan, mengakui bahwa anggaran hibah yang diterima PMI Kabupaten Bungo setiap tahunnya berkisar Rp150 juta. Ia juga mengakui bahwa aktivitas organisasi saat ini berada dalam kondisi stagnan.
“Anggaran PMI Bungo per tahun berkisar Rp150 juta dengan kegiatan donor darah, pelatihan, serta bantuan sosial bagi korban bencana,” ujar Hamdan kepada Bungonews.
Saat dikonfirmasi terkait minimnya aktivitas PMI Kabupaten Bungo menyebukan stagnannya kegiatan PMI disebabkan tidak adanya markas maupun kendaraan operasional yang menunjang aktivitas lapangan.
“Untuk saat ini kegiatan PMI memang agak stagnan karena tidak lagi memiliki markas dan kendaraan operasional. Kondisi tersebut menjadi kendala serius bagi kami untuk turun langsung ke lapangan,” ungkapnya.
Terkait kepengurusan organisasi, Hamdan menjelaskan bahwa PMI Kabupaten Bungo saat ini masih dipimpin oleh Verawati Mashuri hingga tahun 2027 mendatang. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap apabila PMI Provinsi Jambi melakukan evaluasi maupun restrukturisasi kepengurusan.
“Apabila PMI Provinsi Jambi menilai PMI Kabupaten Bungo perlu dilakukan reshuffle, kami siap,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang beredar, sedikitnya 1.436 rumah terdampak banjir. Selain itu, bencana longsor juga dilaporkan menyebabkan korban jiwa, ditambah adanya warga yang dikabarkan meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat banjir terjadi.
Ironisnya, di tengah situasi darurat tersebut, sejumlah instansi terkait, termasuk BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bungo, hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait bentuk bantuan maupun langkah penanganan yang telah dilakukan terhadap masyarakat terdampak bencana.
Atas kondisi tersebut, berbagai pihak meminta Bupati Bungo segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait, termasuk PMI Kabupaten Bungo. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti persoalan sarana dan operasional PMI agar lembaga kemanusiaan tersebut dapat kembali menjalankan fungsi pelayanan sosial dan penanggulangan bencana secara maksimal di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.( BN )
Komentar