Bungonews.net,Bungo-Pengelolaan anggaran miliaran rupiah di Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo kembali menjadi sorotan. Selain dana pembinaan keluarga berencana (KB) dan penanganan stunting yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, sejumlah anggaran dari APBD juga dinilai rawan penyimpangan dan diminta untuk diusut aparat penegak hukum (APH).
Mantan Plt Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo, Novalia, mengakui anggaran yang bersumber dari APBN mencapai sekitar Rp3,5 miliar per tahun. Anggaran tersebut disebut difokuskan untuk kegiatan pembinaan KB, penanganan stunting, hingga biaya publikasi media.
“Kisaran Rp3,5 miliar per tahun termasuk pembinaan KB, stunting dan kegiatan di bidang lainnya,” ujar Novalia baru-baru ini.
Namun berbeda dengan Novalia, mantan Kepala Dinsos P2KB dan P3A Bungo, Ardani, disebut kerap menghindar dan bungkam setiap kali dikonfirmasi terkait pengelolaan anggaran yang berada di bawah kewenangannya saat menjabat.
Berdasarkan rincian laporan tahun 2024, sejumlah program yang dibiayai APBD di antaranya:
Program Pemberdayaan Sosial Rp258.759.400
Program Rehabilitasi Sosial Rp241.153.390
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp329.971.200
Program Penanganan Bencana Rp62.778.500
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp15.240.800
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp478.176.750
Program Perlindungan Perempuan Rp54.669.400
Program Perlindungan Khusus Anak Rp95.330.326
Program Pengendalian Penduduk Rp78.383.100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp75.967.750
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Rp20.620.150
Selain itu, terdapat pula anggaran dalam kegiatan Program Jaminan Sosial sebesar Rp1,371 miliar dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp1,374 miliar yang kini ikut menjadi perhatian publik.
Besarnya anggaran yang dikelola dinilai harus sejalan dengan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sejumlah pihak pun mendesak agar APH melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap realisasi program, termasuk memastikan bantuan sosial, penanganan stunting, hingga bantuan bencana benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo, Zainuddin, saat dikonfirmasi hingga kini belum memberikan jawaban ( BN )
Komentar