Bungonews.net, Bungo – Gagal nya Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) kasus dugaan Pemukulan warga oleh karyawan PT.Kuansing Inti Makmur ( KIM ) antara perwakilan masyaraka LSM Inakor dan Ormas Gempur dengan DPRD kabupaten Bungo pada tanggal 21 September 2026 yang lalu membuahkan kekecewaan dan dijadikan tolak ukur keseriusan dan kepedulian Pemerintah, Legislatif dan APH terhadap keluhan masyarakat.
Gagalnya RDP yang telah dijadwalkan sebelumnya akibat tidak hadirnya pimpinan dewan, Instansi terkait, Polres, Dandim dan pihak perusahaan.
H.Pardinan SM alias Bujang Pardinan mengaku tidak tahu persoalanya dan mengaku ketidak hadiran unsur pimpinan dewan dikarenakan sedang dinas luar ” Saya kurang memahami persoalan ini sebab yang memimpin rapat adalah wakil ketua II ( Darwandi ) nanti akan kami koordinasikan dan jadwalkan kembali ” tuturnya kepada wartawan tanpa menyebutkan dinas luar dimana yang dimaksudnya
Berbeda dengan pengakuan ketua DPRD kabupaten Bungo, Muhammad Adani, SH, MKn, saat kembali dikonfirmasi terkait gagalny RDD , kepada wartawan dikatakannya bahwa penundaan RDP tersebut
dikarenakan bertepatan dengan agenda pembahasan APBD Perubahan (APBDP) yang tidak bisa ditunda serta menyarankan untuk menanyakan agenda lanjutannya melalui Sekertariat DPRD.
“Tapi hasil rapat kemaren yang mimpinnya bukan sayo jadi komfirmasi ke beliau, sayo belum nerima berita acara tu karena sayo ada giat,” balas Adani melalui pesan singkatnya.
“Dak ado hasil kemaren? Batal rapat bukan ketidakhadiran ketua DPRD melainkan tidak hadirnya pihak terkait, jangan dinarasikan macam tu, mungkin kareno giat kami banyak jadi nota dinas belum di meja saya hasil rapatnya. Nanti saya hubungi sekwan dan komisi terkait langkah berikutnya seperti apa.” Tuturnya sebagaimana disampaikan oleh Fahlefi ketua Inakor kabupaten Bungo kepada Bungonews (28/9/2026 )
Fahlefi selaku perwakilan organisasi yang turut serta mendesak beberapa pihak mengatakan
“Absennya pimpinan DPRD beserta unsur forkopimda serta pihak perusahaan dalam forum sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak serius. RDP jangan hanya jadi formalitas, tapi harus menghasilkan rekomendasi tegas demi melindungi masyarakat,” tegasnya
Fahlefi juga menduga adanya koordinasi tertutup antar oknum terkait ( BN )
Redaksi Tidak menerima tulisan / artikel copy Paste AI dan Dilarang copy paste tulisan/artikel ini tanpa izin
Komentar