Bungonews.net, BUNGO- Ironi pelayanan kesehatan kembali terlihat di Kabupaten Bungo. Rumah Sakit Tipe D Rantau Ikil yang berdiri megah di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, hingga kini masih “hidup segan mati tak mau”.
Dibangun sejak 2019 dan mulai dioperasikan pada 2023, rumah sakit ini justru belum mengantongi akreditasi syarat mutlak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Akibatnya, pelayanan tidak berjalan optimal, bahkan praktis lumpuh untuk pasien peserta BPJS.
Tanpa akreditasi, RS Rantau Ikil tak bisa melayani mayoritas masyarakat yang bergantung pada BPJS. Dampaknya nyata: dalam satu bulan, jumlah pasien bisa nihil. Sebuah potret miris bagi fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran negara.
Padahal, secara geografis, rumah sakit ini berada di lokasi strategis, berbatasan langsung dengan wilayah Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat. Namun alih-alih menjadi pusat rujukan, rumah sakit ini justru seperti “monumen proyek” yang belum berfungsi maksimal.
Sementara itu, biaya operasional tetap berjalan dan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Bungo. Artinya, uang daerah terus mengalir untuk fasilitas yang belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) RS Rantau Ikil, dr. Roni Nahar, mengakui kondisi tersebut. Ia menyebut pihaknya masih melengkapi berkas sebagai syarat akreditasi.
“Saat ini kami masih menyusun berkas-berkas akreditasi dan menunggu prosesnya selesai sebagai syarat untuk bisa melayani pasien BPJS. Kami mohon dukungan masyarakat agar rumah sakit ini segera terakreditasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa tenaga dokter umum sudah mencukupi untuk pelayanan 24 jam.
Namun pernyataan itu belum menjawab satu hal mendasar: mengapa rumah sakit yang sudah beroperasi sejak 2023 masih belum juga terakreditasi hingga 2026?
Masyarakat Jujuhan dan Jujuhan Ilir pun mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Harapan mereka sederhana—jangan biarkan fasilitas kesehatan bernilai miliaran rupiah ini terus terbengkalai secara fungsi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, RS Rantau Ikil bukan hanya gagal menjadi solusi layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi simbol lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.
(azh)
Komentar