Bungonews.net, BUNGO – Sejumlah rekanan kontraktor dikabupaten Bungo menggaku Dana proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) belum juga bisa dicairkan sedangkan proyek sudah siap 100 persen dan bahkan dokumen untuk Surat Perintah Membayar ( SPM ) sudah diajukan
” Kami bingung karena proyek sudah selesai serta dokumen permohonan SPM sudah kami ajukan,kapan akan dicairkan kami belum tahu juga ” Tutur Rekanan yang tidak disebutkan namanya
Dikonfirmasi persoalan tersebut kepala BPKAD kabupaten Bungo, M.Rachmat menjelaskan ” Memang semua pengajuan SPM LS Kegiatan bersumber dana Umum baru sebatas diterima berkasnya untuk diverifikasi terlebih dahulu seperti biasa, belum langsung dieksekusi menjadi SP2D LS (dicairkan) ” Ujar Rachmat
Dijelaskannya hal tersebut dikarenakan pihaknya lebih memprioritaskan kegiatan bersumber dari dana mengikat seperti DAK, DBH Sawit, Dana Insentif Fiskal (DIF), DAU Spesifik Grand
” Berapa pun pengajuan SPM LS Sumber Dana Mengikat, setelah diverifikasi langsung eksekusi menjadi SP2D LS, hal seperti ini sudah lazim untuk proses pencairan dana jelang akhir tahun, lebih prioritaskan Kegiatan bersumber Dana Mengikat ” Tuturnya menjelaskan
Kendatipun demikian dana yang bersumber dari dana umum akan dieksekusi dalam dua hingga akhir tahun 2024 namun tetap mempertimbangkan kondiasi kas daerah ( KASDA ) ” Hari kerja jelang tutup tahun masih dua hari lagi yakni Hari Senin dan Selasa tanggal 30 dan 31 Desember 2024, Kegiatan bersumber Dana Umum akan dieksekusi dalam dua hari itu dengan tetap mempertimbangkan kondisi kasda.Sejauh ini masih sesuai kalkulasi yang sudah dilakukan,semoga semua berjalan lancar dan on the track ” Tegasnya
DBH TIDAK DISALURKAN DIPASTIKAN TUNDA BAYAR
Terkait adanya tunda bayar dampak DBH dari provinsi Tahun 2024 dikatakannya ” Terkait adanya Pemerintah Daerah yang sudah menyatakan tunda bayar beberapa hari lalu, itu dapat dimaklumi karena DBH dari Pemerintah Provinsi TA 2024 sudah dapat dipastikan tidak disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi dua triwulan yakni TW III dan TW IV ” ucapnya
Diakuinya bahwa kondisi tersebut berdampak terhadap kabupaten Bungo ” Ini pasti berdampak terhadap kita karena jumlahnya lumayan besar, tiap triwulan kisaran Rp16an Miliar Apabila kalkulasi yang sudah dilakukan ternyata tidak sesuai, yang akhirnya berdampak tunda bayar terhadap kegiatan bersumber Dana Umum, kita sudah menyiapkan planing B yakni percepatan pembayaran di bulan Januari atau paling lambat Februari 2025 melalui mekanisme revisi anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2025 yang menampung anggaran belanja kegiatan yang mengalami tunda bayar” tutur Rachmat membeberkan
Kita tunggu saja perkembangan dua hari ke depan Senin dan Selasa, mudahan terhindar dari tunda bayar ” harapnya ( BN – war )
Komentar