Bungonews.net,- Penggunaan anggaran dana desa seringkali tidak efektif dan tidak transparan, hal ini seringkali kepala desa disalahkan ,padahal suksesnya pelaksanaan anggaran dana desa agar efektif dan terhindar dari penyimpangan dibutuhkan kerjasama semua pihak , terutama dalam pengawasan baik di tingkat desa ,kecamatan ,kabupaten bahkan instansi terkait seperti PMD, Inspektorat ,camat dan pengawasan dari masyarakat dan lembaga lainnya termasuk peran aktif media / pers menyampaikan fakta yang terjadi di desa .
Lemahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan dari instansi terkait dan tidak tegasnya APH baik kepolisian maupun pihak kejaksaan secara tidak langsung memberikan peluang dan kesempatan bagi oknum untuk mengulangi perbuatan nya untuk mencari keuntungan pribadi dan memperkaya dirinya:
Disisi lain pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pun sering kali mendatangi problem baru karena kritikan ,pendapat dan saran dianggap sebagai musuh bahkan dituding sebagai biang kerok untuk merongrong pemerintahan desa , padahal itu semua dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan desa .
Ciri – ciri dana desa yang tidak pektif dan tidak transparan sudah mestinya diketahui oleh masyarakat , berikut ini ciri – cirnya :
1. Tidak ada proyek.
2. Laporan Realisasi sama persis dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Pengurus Lembaga Desa berasal dari keluarga Kades semua.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mati Suri alias pasif atau makan gaji buta.
5. Kepala Desa memegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bank saja.
6. Perangkat Desa yang jujur dan vocal biasanya ‘dipinggirkan’.
7. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaanya dari jadwal, padahal anggarannya sudah tersedia.
8. Peserta Musyawarah desa hanya sedikit. Orang yang hadir dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja.
9. Badan Usaha Milik desa (Bumdes) tidak berkembang.
10. Belanja barang atau jasa di monopoli Kades.
11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat.
12. Pemerintah desa marah jetika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.
13. Kepala desa dan perangkat dalam waktu singkat, mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan harga atau biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya.
Dikutip dari berbagai sumber
Komentar