oleh

Terkait Roliing Perangkat Desa , Begini Tanggapan Datuk Rio Karya Harapan Mukti

-BUNGO-574 views

Bungonews net, BUNGO – Roling sejumlah perangkat desa di Dusun Karya Harapan Mukti kecamatan Pelepat Ilir sebagaimana pengakuan Camat Pelepat Ilir bahwa Kepala desa (Datuk Rio ) telah mengusulkan roling perangkat desa pada tanggal 29 September 2021 dan belum ada rekomendasi dari pihaknya sebagaimana pemberitaan Bungonews.net ( 4/10 ) ditanggapi serius oleh Iwan Hermawan Datuk Rio Dusun Karya Harapan Mukti dan Taufik Hidayat S E Kadis PMD Kabupaten Bungo

Melalalui Chatting WA. Iwan Hermawan mengatakan bahwa Lewat HP bukan solusi dan ia lebih suka konfirmasi tatap Muka

Beliau ( Kades Red ) juga mengatakan akan memberikan penjelasan setelah ia mengetahui siapa yang melaporkan ” Siap media menjelaskan tentang pertanggung jawaban soal ini yang sudah dinaikan siapa yg melaporkan ini kemedia. Baru saya bisa. Kalau saya tidak diberitahu kan siapa yg angkat berita ini saya gak bisa konfirmasi” Tulisnya di WA yang sengaja dikirim ke Bungo news ( 4/10)

Tidak hanya itu datuk rio Karya Harapan Mukti juga menyampaikan bahwa dugaan melanggar Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurutnya tidak ada yang di langgar Karena di dalam regulasi tersebut mutasi perangkat desa atau dalam hal ini disebutkan perolingan
perangkat tidak diatur dan justru diperbolehkan melakukan itu. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 67 Tahun 2017
Pada bagian Mutasi Perangkat Desa

“Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayananan di Desa, sehingga Datuk Rio Karya Harapan Mukti menyatakan bahwa nama baiknya telah tercemar dengan alasan informasi belum teruji dan tidak berimbang

Beliau juga.menytatakan bahwa keresahan masyarakat dilapangan tidak terjadi karena sampai saat ini pun tidak ada laporan atau pengaduan apapun terkait perolingan tersebut, karena sebelum perolingan tersebut sudah diberitahukan sebelumnya akan ada penyegaran perangkat desa, jadi tidak benar kalau tidak diberitahu, bahkan ada beberapa masyarakat yang justru mendukung karena memang perlu adanya penyegaran perangkat.

Terkait Pengangkatan Perangkat Baru sebagaimana pengakuan camat pelepat Ilir bahwa rekomondasi agar segera di SK belum dilaksanakan ,diakui oleh Iwan Hermawan bahwa saudari khoroetun Nissa terpilih sebagai Calon Perangkat Desa yang baru dan sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, artinya sudah ada laporan kepada dinas terkait dan kepada camat dan sudah dilkeluarkan NIPD sesuai rekomendasi camat. namun permasalahan dan fakta dilapangan adalah yang bersangkutan hanya ke kantor desa sebanyak 3 hari setelah terpilih Setelah itu sampai sekarang yang bersangkutan belum bisa dilantik karena tidak pernah masuk dan ke kantor desa.

Dalam pernyataan Datuk Rio Karya Harapan Mukti tersebut minta agar sumber dan Media minta maaf .

Terkait persolaan roling perangkat desa tersebut ditanggapi oleh Taufik Hidayat Kadis PMD Bungo, dikatannya ” Roling Perangkat desa sebagaimana ketentuan Permendagri dan perbup harus dilihat masa kerja yang bersangkutan , seandainya msh baru sebaiknya jangan dilakukan roling lihat dulu kinerjanya ,semua itu bisa dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari camat dan selanjutnya di SK kan oleh kades yang bersangkutan ” Tutur Taufik Hidayat (4/10)

Lebih lanjut dikatakan nya bahwa masa kerja dan kopentensi perangkat desa adalah mutlak dipertimbangkan karena itu diperlukan rekomendasi dari camat , camat bisa saja tidak mensetujui atau menunda untuk beberapa jabatan dan konsultasi dgn Rio yang bersangkutan dasar apa diroling apa tidak cocok dijabatan tersebut atau gimana’ Tuturnya menjelaskan .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral. Hal ini agar tidak terjadi benturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat Perangkat Desa mendaftarkan diri sebagai perangkat desa itu jelas jabatan apa yang hendak diisi. Sekdes, Kasi, Kaur, atau kasun.

2. Bahwa diktum SK nya yang sejak awal diterima adalah berbunyi sesuai dengan lowongan jabatan yang diisi. Sebagai Sekdes, Kasi, Kaur, atau kasun.

terhadap perihal Satu Kepala Desa tidak boleh sekehendaknya sendiri memutasi perangkat desa, setidaknya harus dilakukan antara lain:

1. Untuk mutasi ke jabatan Sekdes, arifnya lakukan uji kopetensi bagi semua perangkat desa untuk menduduki jabatan Sekdes, karena Sekdes adalah Kepala Sekretariat.
2. Untuk mutasi ke jabatan Kaur atau Kasi, bijaknya musyawarakan dan tawarkan kepada perangkat desa yang ada dengan memperhatikan kopetensi personalnya.
3. Untuk mutasi ke jabatan Kasun, baiknya musyawarakan dan tawarkan kepada perangkat desa yang ada dengan memperhatikan kopetensi personalnya dan tempat tinggalnya.

Dari hasil langkah awal sebagaimana diuraikan di atas, baru kemudian dikonsultasikan Camat.

Terhadap perihal kedua, Kepala Desa juga tidak boleh seenaknya sendiri memutasi perangkat desa, lakukan langkah berikut:

1. Setidaknya perangkat desa yang akan dimutasi itu diajak musyawarah dan ditawari dulu, mau apa tidak. Sebab hakekatnya jabatan di perangkat desa itu statis.
2. Perangkat Desa yang dimutasi membuat surat pernyataan kesanggupan dimutasi. Sebab SK perangkat desa itu bersifat permanen.

( Redaksi )

 

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed