Bungonews.net, BUNGO – Kurang matang perencanaan yang tidak menyesuaikan antara anggaran pendapatan dengan pengeluaran menyebabkan kondisi keuangan daerah kian memprihatinkan sehingga menyebabkan defisit anggaran tak teratasi , akibat nya sejumlah proyek yang di kerjakan oleh rekanan tidak di bayar satu rupiah pun juga dan di janjikan akan di bayar tahun berikut nya
Salah satu diantara nya adalah proyek MTQ Lanjutan yang di kerjakan oleh ABG Grouf senilai Rp.9 miiliar dan proyek pembangunan gedung pengairan Dinas PUPR Bungo yang juga di kerjakan oleh Grouf Perusahaan yang sama ,
yang sangat memprihatinkan dimana antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. ” Besar pasak dari tiang “
Proyek MQ Lanjutan senilai Rp.9 miliar ini di nilai oleh berbagai pihak dan elemen bukan lah proyek kebutuhan yang sangat mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan
” Semestinya Proyek MTQ lanjutan tahun ini tidak perlu di kerjakan karena bukan kebutuhan mendesak dan masih banyak kegiatan lain yang benar – benar manfaat nya di rasakan oleh masyarakat yang perlu di pikirkan ” Tutur Jhon yang mengaku mengetahui borok proyek MTQ tahun 2019 yang lalu .
Selain itu proyek gedung Pengairan PUPR yang saat ini sedang di kerjakan oleh Grouf Abg yang terancam terlambat tersebut menurutnya juga Mubazir
“Kita tidak mempermasalahkan bangun gedung Pengairan nya namun yang sangat kita sayangkan proyek yang baru selesai dikerjakan tahun 2019 yang lalu terpaksa dirobohkan karena untuk lokasi pembangunan Gedung PUPR ,ini sangat Mubazir dan patut di pertanyakan perencanaannya ” Tutur Jhon
Terkait kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan menyebab kan sejumlah proyek harus di bayar tahun berikut nya tanpa di ketahui tahun kapan di akui oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bungo
” Kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan dan benar sejumlah kegiatan termasuk proyek harus di bayar tahun berikut nya ” Tutur Supriyadi di ruangan kerja nya baru – baru ini .
Dijelaskan oleh Supriyadi kondisi keuangan daerah ini di sebabkan karena antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang ditambah dana perimbangan dari pusat seperti DBH jelang akhir tahun belum juga masuk ke kas daerah , ” PAD hanya Rp. 1,2 Triliun dari target Rp. 1,5 triliun , sehingga kita kekurangan Rp. 311 miliar , untuk bisa menutup kegiatan tunda bayar dan kebutuhan tahun ini setidak nya kita butuh anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun ” tutur Supriyadi
Lebih lanjut di katakan nya , Solusi nya adalah mengurangi dan meniadakan kegiatan yang belum di butuhkan dan tidak begitu bermanfaat untuk masyarakat serta mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan serimonial ” Tutupnya
Di lain pihak salah satu rekan yang mengerjakan proyek APBD senilai Rp. 1,8 miliar mengakui belum pencairan dana satu rupiah pun juga ” Sampai hari ini kami belum ada pencairan satu rupiah pun juga alasan nya karena kas kosong ” Tutur rekanan yang sengaja tidak di sebutkan nama nya.
Sementara itu kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR yang juga PPK proyek MTQ lanjutan dan proyek Gedung Pengairan di konfirmasi progres fisik dan keuangan jelang akhir tahun tidak memberikan jawaban yang pasti
” Pertanyaan Abang sama dengan pertanyaan kanit Intel dan tidak bisa kami jawaban , kalau pun di jawab tidak cukup satu halaman kertas jawabannya ” tulisnya melalui pesan WA
Lebih lanjut wanita yang juga sebagai koordinator kegiatan pansimas dan kegiatan swakelola di bidang Cipta Karya ini mengagakan , ” intinya kami tetap melaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme nya , soal waktu pelaksanaan umumnya kontrak berakhir tanggal 20 Desember kebawah ” Cetus nya
( TIM )
Komentar