Erick Tanyakan Bukti OVOP, Hamas Tak Jawab

210

Bungonews.net , BUNGO – Debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo pada Pilkada 2020 masih menjadi perbincangan hangat. Acara yang ditunggu-tunggu ini berlangsung cukup alot di Ball Room Semagi Hotel Muara Bungo, Sabtu (28/11/2020) malam.

Program yang ditawarkan pasangan nomor urut 1 SZ-Erick, dinilai lebih logis karena disesuaikan dengan problem daerah dan kebutuhan masyarakat Bungo saat ini, utamanya soal tata kelola keuangan daerah yang amburadul hingga terjadi Devisit yang melambung, pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat.

Sementara pasangan petahana, Hamas-Apri hanya mampu menawarkan program lamanya yakni Gerakan Dusun Membangun (GDM) yang dinilai gagal direalisasikan selama memimpin empat tahun terakhir.

Hamas juga tidak mampu menjawab pertanyaan Cawabup 01, Erick yang menanyakan janji politik One Village One Product (OPOV). Yang digaungkan Hamas pada Debat Kandidat 2015 lalu.

“Ada lagi program ini ditentukan oleh Perbup (peraturan bupati-red), jadi dipegang ekor dilepas kepala ini yang harus kita benahi. Yang one village one product satu dusun satu product mana..?,” tanya Erick.

Soal penyampaian Hamas yang menyebut bahwa infrastruktur sudah memadai dibantah Cawabup Erick. Lantaran pernyataan Hamas sangat bertolak belakang dengan fakta dilapangan.

“Saya sudah berkeliling di Kabupaten Bungo, hampir 60% nya termasuk batu kerbau jalan rusak, signal tidak ada itu namanya terisolir, itu tidak maju namanya,” tegas Erick.

Tidak hanya itu, Hamas juga tidak menggubris penyataan Cabup SZ soal realiasi Gerakan Dusun Membangun sejak tahun pertama kepemimpinannya. Yang mana disebut SZ, pasca dilantik Hamas hanya mampu membayar 150 juta/Dusun dari janjinya sebesar 250 juta. Diperparah tahun 2020, memasuki akhir tahun GMD baru terealisasi 11,8%.

Ditemui usai debat, SZ mengatakan, sekarang eranya pembangunan harus menjadikan masyarakat desa itu sendiri sebagai pelaku dan penggerak utama dari pertumbuhan kawasan perdesaan. Masyarakat harus sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. “Dan ini sudah saya buktikan lewat program PDPM 2011-2016. Alhamdulillah selama lima tahun berjalan lancar. Nanti akan kita buktikan lagi lewat Program Karya 50 juta perkampung/RW pertahun,” pungkasnya.

( Tim )

Facebook Comments