Bungonews.net– JAKARTA , Abhan SH.MH Ketua Badan pengawas Pemilu ( Bawaslu RI ) mengatakan Pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang membutuhkan dukungan dan pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia
” Kualitas Pilkada ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut ” Tutur Abhan Kamis ( 23/07/20 )
Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Abhan saat menerima kunjungan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat hari ini
Dalam pertemuan Ketua Bawaslu dengan Ketum JMSI yang juga didampingi oleh Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman tersebut ketua Bawaslu mengatakan bahwa pihak nya
sepakakat dan merasa perlu kerjasama kedua lembaga dikemas hingga ke daerah.
” Media massa sebagai stake holder Pilkada, khususnya media siber, memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mensukseskan penyelenggaraan Pilkada” tegas nya
Ketua Bawaslu juga mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye dimulai. Ditengah situasi pandemik Covid-19, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif.
Diketahui dalam waktu dekat akan digelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual dihadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu Ketua umum JMSI menyampaikan ” Saya berharap pemaparan secara virtual oleh ketua Bawaslu di hadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia nantinya juga juga di ikuti oleh Bawaslu di daerah daerah ” Ujar Ketum JMSI Teguh Santoso
Sementara itu Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI Jayanto Arus Adi mengatakan, ” Dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serentak selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stake holder yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik ” Tuturmya
lebih lanjut di katakan nya bahwa diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, demokratis dan damai ” tutur nya berharap ( Red- BN )
Komentar