Bungonews.net,Bungo-Kasus korupsi dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Batanghari yang menjerat ketua kelompok tani dan pihak vendor menjadi peringatan serius bagi pengelolaan program serupa di Kabupaten Bungo.
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, diminta tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan pelaksanaan PSR di Bungo. Mulai dari legalitas kelompok tani (Poktan), keterlibatan perusahaan pihak ketiga, kesesuaian lahan hingga transparansi penggunaan dana bantuan.
Desakan tersebut menguat setelah muncul sejumlah informasi mengenai dugaan persoalan administrasi dan pelaksanaan program PSR di Bungo yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.
Kasus PSR Kelompok Tani Pematang Makmur di Kabupaten Batanghari menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan dana peremajaan sawit rakyat dapat berujung pada perkara tindak pidana korupsi.
Ketua Kelompok Tani Pematang Makmur, M. Syaleh, divonis satu tahun dua bulan penjara. Sementara Direktur CV Byan Abimata Karya, William Cristian Simanjuntak, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana PSR BPDPKS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.719.171.000 untuk peremajaan lebih dari 57 hektare lahan milik 38 pekebun.
Dalam perkara itu, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan yang diungkapkan dalam persidangan mencapai Rp419.104.840.
Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana PSR tidak hanya menyangkut ketua kelompok tani, tetapi juga pihak perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Kasus Batanghari memang berbeda dengan kondisi PSR di Bungo. Namun, perkara tersebut patut menjadi pembanding sekaligus peringatan agar pengawasan terhadap kelompok tani dan pihak ketiga dilakukan secara serius sejak awal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bungonews.net, Kabupaten Bungo memperoleh alokasi PSR tahun 2026 seluas 750 hektare dengan besaran bantuan sekitar Rp60 juta per hektare.
Dalam penjelasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bungo, terdapat 530 hektare dalam tahap verifikasi provinsi, 761 hektare tahap penerbitan SK Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), 260 hektare tahap verifikasi kabupaten, serta 109 hektare tahap pengusulan.
Angka dan tahapan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait luas lahan yang benar-benar telah memenuhi persyaratan dan direalisasikan.
Persoalan lainnya adalah legalitas kelembagaan kelompok tani. Informasi yang diperoleh menyebutkan adanya kelompok tani yang diduga belum memiliki kelengkapan legalitas memadai dan melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan.
Nama Wardoyo dan Suroso turut disebut dalam informasi mengenai keterlibatan mitra kelompok tani.Namun, bagaimana bentuk kerja sama, dasar penunjukan, kewenangan, tanggung jawab serta mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga tersebut masih perlu diklarifikasi.
APH perlu memastikan apakah pola kerja sama tersebut sesuai ketentuan atau justru terdapat penguasaan kegiatan dan penggunaan dana yang tidak transparan.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian lahan, pengolahan kebun yang tidak memenuhi standar teknis, legalitas bibit yang dipertanyakan hingga laporan kematian bibit sawit di sejumlah lokasi, termasuk Kecamatan Bathin III Ulu.
Seluruh persoalan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan langsung di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Bungo, Ishak Rais, SP, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan kegiatan PSR menyampaikan bahwa usulan tahun 2025 yang dikerjakan pada 2026 masih dalam proses.
“Usulan 2025 yang dikerjakan 2026 masih on process,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa usulan tahun 2026 masih dalam proses kesepakatan kerja sama antara BPDP, Sucofindo dan kelembagaan kelompok tani.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab secara terperinci berapa luas pekerjaan yang telah terealisasi, berapa kelompok tani yang telah menerima bantuan, serta bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana dan kualitas pekerjaan di lapangan.
Dinas TPHP sebagai instansi teknis perlu memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani penerima program.
Sebab, pengawasan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi lahan, kualitas bibit, volume pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Kejaksaan dan Kepolisian diminta melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan PSR di Kabupaten Bungo.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar ketua kelompok tani, tetapi juga mencakup:
Legalitas kelompok tani dan koperasi penerima bantuan.
Keabsahan lahan dan dokumen CPCL.
Dasar hukum serta mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.
Pengadaan bibit, pupuk dan pelaksanaan pekerjaan.
Kesesuaian realisasi fisik dengan rencana anggaran biaya.Aliran dana, penerima pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan.
Tanggung jawab Dinas TPHP dalam proses verifikasi dan pengawasan.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(BN-War)

















Komentar