Bungonews.net | OPINI
Program bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Bungo semestinya menjadi momentum memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Namun, di balik besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, terdapat sejumlah aspek yang patut mendapat perhatian serius, mulai dari proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), keterlibatan masyarakat, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, hingga transparansi penggunaan anggaran.sebab mayoritas papan informasi kegiatan hanya mencantumkan nilai global anggaran tidak mencantumkan rimcian anggaran per masing-masing pekerjaan, hal ini sepertinya disengaja agar publik tidak mengetahui.
Selain itu dalam pelaksanaannya disinyalir tim P2SP tidak dilibatkan dan mayoritas pekerja dari luar daerah, yang tak kalah menariknya adalah keterlibatan mereka yang memiliki hubungan emosional dengan oknum kepala sekolah padahal bukan tim P2SP dan bukan juga komite sekolah
Persoalannya bukan semata-mata apakah bangunan sekolah selesai dikerjakan atau tidak. Lebih jauh, apakah seluruh prosesnya sudah berjalan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan hukum yang berlaku?
Pembentukan P2SP menjadi salah satu pintu masuk untuk menelusuri tata kelola program ini. Apakah kepanitiaan dibentuk melalui proses yang benar? Apakah unsur masyarakat, komite sekolah dan orang tua siswa benar-benar dilibatkan? Ataukah hanya sebatas mencantumkan nama dalam surat keputusan demi memenuhi persyaratan administrasi?
Pertanyaan berikutnya adalah mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Jika bantuan revitalisasi dilaksanakan dengan pola swakelola, mengapa muncul dugaan pekerjaan yang justru diborongkan ( gelondongan ) kepada tukang dari luar daerah dan bahkan keterlibatan oknum konsultan sebagai penyedia tukang dan material pun tak kalah menarik
Hal ini perlu diuji secara serius. Sebab, swakelola bukan sekadar istilah administrasi, melainkan mekanisme pelaksanaan yang mengedepankan kemampuan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
JANGAN ABAIKAN ATURAN
Secara regulasi, pelaksanaan program revitalisasi memiliki sejumlah landasan hukum.
Pertama,Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. Regulasi ini menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan satuan pendidikan.
Kedua, Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Ketiga, petunjuk teknis revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani masing-masing penerima bantuan. Dokumen inilah yang harus menjadi acuan utama untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kegiatan.
Keempat, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, sepanjang relevan dengan mekanisme dan ketentuan program yang dilaksanakan.
Dalam petunjuk teknis revitalisasi, prinsip pelaksanaan menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, partisipasi dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.Artinya, keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap administrasi.
KEPALA SEKOLAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Kepala sekolah sebagai pihak yang menerima dan menandatangani dokumen kerja sama tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja kepada P2SP maupun pihak lain.
Apalagi jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), realisasi pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban.
Dugaan pekerjaan yang diborongkan kepada pihak ketiga juga harus ditelusuri. Perlu dibedakan antara pembelian material atau penggunaan tenaga ahli sesuai ketentuan dengan penyerahan seluruh pekerjaan kepada pihak lain atau diborongkan kepada tukang dari luar daerah yang berpotensi mengubah mekanisme swakelola.
Jika memang terjadi pengalihan pekerjaan yang bertentangan dengan juknis dan PKS, hal tersebut patut menjadi objek pemeriksaan.
ADA SANKSI, BUKAN SEKADAR TEGURAN
Pelanggaran terhadap petunjuk teknis dan perjanjian bantuan dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, peringatan, kewajiban mengembalikan dana bantuan sesuai ketentuan, hingga pertimbangan tidak diberikan bantuan pemerintah pada tahun berikutnya.Namun, apabila pemeriksaan menemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, manipulasi laporan, pekerjaan fiktif, penggelembungan anggaran atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana korupsi.
Dasar hukumnya antara lain Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai unsur tindak pidana yang terbukti.
Dengan demikian, persoalan revitalisasi sekolah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
APH PERLU TURUN, KEPALA SEKOLAH PERLU DIMINTAI KLARIFIKASI
Melihat sejumlah aspek yang perlu diuji tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Bungo, memiliki alasan untuk melakukan penelaahan awal dan meminta klarifikasi kepada kepala sekolah penerima bantuan.Pemeriksaan dapat dimulai dengan menelusuri:
SK pembentukan P2SP dan proses penetapan anggotanya.Keterlibatan komite sekolah, orang tua siswa dan unsur masyarakat.Dokumen perencanaan, gambar teknis dan RAB.Mekanisme pengadaan material serta perekrutan tenaga kerja.
Dugaan penyerahan pekerjaan secara keseluruhan kepada pihak ketiga.Rekening penerimaan dan pengeluaran dana bantuan.
Bukti transaksi, pembayaran upah, pajak dan laporan pertanggungjawaban.
Kesesuaian volume, spesifikasi serta kualitas pekerjaan dengan realisasi di lapangan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah program benar-benar dilaksanakan secara swakelola atau hanya menggunakan nama swakelola, sementara pekerjaan dan pengendalian anggarannya justru berada di tangan pihak lain.
Pada akhirnya, uang bantuan revitalisasi sekolah merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, permainan anggaran maupun formalitas kepanitiaan.
Jangan sampai sekolahnya direvitalisasi, tetapi tata kelola anggarannya justru bermasalah. Sebab, yang harus dibangun bukan hanya gedung sekolah, melainkan juga integritas dan tanggung jawab para pengelolanya.
Dasar Hukum :
1.Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 Pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
2.Permendikbudristek No. 70 Tahun 2024 Pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah.
3.Juknis Revitalisasi TA 2026 dan PKS
Pedoman teknis serta kewajiban penerima bantuan.
4.Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021Pedoman pelaksanaan swakelola.
5.UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 603–604
Penulis: Azwari Pemred Bungonews
Komentar