Bungonews.net,Bungo-Progres pembangunan Gedung VIP Room Bandara Muara Bungo senilai Rp2,57 miliar yang belum mencapai 50 persen menjelang akhir tahun anggaran 2026 memunculkan tanda tanya serius terhadap efektivitas pengawasan dan kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Proyek yang dikerjakan CV Gunung Sago Perkasa tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah kondisi fisik di lapangan menunjukkan pekerjaan masih jauh dari penyelesaian. Bahkan, bagian atap bangunan belum terpasang, sementara waktu pelaksanaan semakin terbatas.
Herman, kepala tukang di lokasi proyek, sebelumnya mengakui bahwa progres pekerjaan diperkirakan belum mencapai 50 persen.
“Soal progres saya kurang ngerti, Pak. Menurut saya progresnya kurang dari 50 persen, sebab hitungan 50 persen pekerjaan sudah selesai pekerjaan atap, sedangkan proyek ini belum dipasang atap,” ungkap Herman.
Pengakuan tersebut menjadi gambaran kondisi pekerjaan di lapangan yang patut mendapat perhatian serius PPK dan konsultan pengawas.
Penelusuran terhadap data pengadaan menunjukkan CV Gunung Sago Perkasa bukan hanya menangani pekerjaan di Kabupaten Bungo.
Perusahaan yang berkedudukan di Kota Jambi, beralamat di Jalan Emprit 1 Nomor 122, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, dan tercatat sebagai anggota GAPEKNAS tersebut diketahui memperoleh sejumlah paket pekerjaan pemerintah pada tahun anggaran 2025–2026.
Di Kabupaten Bungo, perusahaan tersebut mengerjakan pembangunan VIP Room Bandara Muara Bungo senilai sekitar Rp2,57 miliar dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Sungai Puri senilai sekitar Rp1,15 miliar pada 2025.
Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat pekerjaan rehabilitasi jalan Simpang III Desa Talang Bukit Unit VI–Talang Datar Unit VI senilai Rp2,82 miliar serta pembangunan Gedung Workshop Berbakti Sungai Bahar senilai Rp1,82 miliar.
Sementara di Kota Jambi, terdapat pekerjaan pembangunan drainase Jalan Provinsi senilai Rp989,2 juta serta dua paket pengadaan barang nonkonstruksi di Sekretariat Daerah.
Tidak hanya itu, pada lingkup BPJN Jambi terdapat pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Desa Batu Ampar senilai sekitar Rp9,33 miliar.
Banyaknya paket pekerjaan lintas wilayah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas perusahaan dalam menyediakan tenaga kerja, peralatan, tenaga ahli dan kemampuan manajerial untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak.
Hal ini penting ditelusuri, mengingat proyek VIP Room Bandara Muara Bungo saat ini justru menunjukkan progres fisik yang tertinggal.
Persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah sejauh mana pengawasan proyek berjalan.
PPK memiliki tanggung jawab memastikan penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, jadwal dan ketentuan kontrak. Begitu pula konsultan pengawas yang harus memastikan kualitas dan perkembangan pekerjaan sesuai perencanaan.
Jika progres pekerjaan tertinggal, evaluasi dan langkah pengendalian kontrak semestinya dilakukan sejak dini.
Masyarakat berhak mengetahui apakah realisasi pembayaran telah sesuai dengan volume pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.Sebab, lemahnya pengawasan bukan hanya berpotensi menyebabkan keterlambatan, tetapi juga dapat membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian mutu, volume pekerjaan dan penggunaan anggaran.
Dampaknya, fasilitas publik yang seharusnya segera dimanfaatkan justru terancam tidak selesai sesuai waktu yang direncanakan.
Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, diminta menelusuri pelaksanaan proyek VIP Room Bandara Muara Bungo.
Penelusuran perlu mencakup proses pengadaan, kemampuan pelaksana, kesesuaian spesifikasi teknis, progres fisik, realisasi pembayaran hingga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan.
Mengacu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025, penyedia maupun pihak terkait wajib menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan pengadaan.
Apabila ditemukan pelanggaran kontrak, penyedia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan, mulai dari denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan hingga pemutusan kontrak dan daftar hitam apabila persyaratannya terpenuhi.
Jangan sampai lemahnya pengawasan membuat proyek bernilai miliaran rupiah terlambat diselesaikan, sementara masyarakat dan pemerintah daerah harus menanggung dampaknya.
( BN )
Komentar