Bungonews.net, Bungo- Tahun 2026 kabupaten Bungo di jatahi seluas 750 Hektare Peremajaan sawit rakyat ( PSR ) sedangkan yang terverifikasi oleh PT.Sucofindo mencapai 761 Hektare.lahan yang sudah masuk tahapan penerbitan SK calon petani dan calon lokasi (SKCL )
Hal ini diakui oleh kepala Bidang perkebunan Dinas TPHP kabupaten Bungo
“Dari target 750 hektare, progres saat ini: 530 hektare tahap verifikasi provinsi, 761 hektare tahap penerbitan SK CPCL, 260 hektare tahap verifikasi kabupaten dan 109 hektare tahap pengusulan,” ujarnya baru- baru ini kepada Bungonews.
Ratusan hektare PSR Kabupaten Bungo yang disalurkan ke kelompok tani sebesar Rp.60 juta perhektare tersebut dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak ketiga, sedangkan lokasinya tersebar dalam wilayah kecamatan Bathin II Pelayang,Kecamatan Batin II Babeko, Kecamatan Batin III Ulu, Kecamatan Pelepat, kecamatan Pelepat Ilir dan kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
Dalam Prakteknya PSR bantuan dari Badan Pengelola Dana perkebunan (BPDP ) tersebut seringkali tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, baik persoalan lahan yang tidak melibatkan kepala desa sebagai penanggung jawab administrasi dan verifikasi lahan maupun camat sehingga muncul dugaan lahan yang dijadikan lahan PSR terdapat lahan buka baru bukan lahan sawit, begitu juga halnya dalam pengolahan lokasi yang tidak sesuaian standar ,termasuk persoalan bibit sawit yang diragukan legalitasnya serta banyak yang mati, salah satu diantaranya yang terjadi di wilayah kecamatan Bathin III Ulu.
Yang tak kalah menariknya soal kelompok tani yang belum memiliki badan hukum yang terpaksa menggandeng perusahaan pihak ketiga.
Disebut -;sebut pihak ketiga yang terlibat dalam PSR selaku mitra kelompok tani adalah Watdoyo dan Suroso yang dikenal orang yang dekat dengan penguasa Bungo
Menjelang akhir tahun 2026 tentunya kegiatan PSR bukan Porwitra ini sudah semestinya rampung dikerjakan.Dikonfirmasi persoalan tersebut,Ishak Rais, SP kepala.Dinas.TPHP kabupaten Bungo tidak dapat memberikan jawaban pasti sudah berapa hektare yang terealisasi dan sudah sajauh mana realisasinya
” Usulan 2025 yang dikerjakan 2026 masih on proses ” Ucapnya tanpa menyebutkan realisasi dan pencapaian progresnya
Menurutnya yang diketjakan tahun 2026 ini adalah usulan tahun 2025 yang lalu, sedangkan usulan tahun 2026 dalam proses kesepakatan kerjasama ” Minggu depan baru tandatangan kesepakatan kerjasama BPDP-Sucofindo-Kelembagaan ” Pungkasnya
Diminta kepada pihak APH untuk memanggil ketua kelompok tani dan koperasi penerima bantuan terkait legalitas dan pola kerja sama dengan pihak ketiga serta pertanggung jawaban administrasi dan keuangan, agar penyimpangan duit negara dapat diminimalisir ( BN – war )
Catatan:
Redaksi tidak menerima berita suntingan AI dan dilarang mengcopy. Paste berita ini tanpa izin
Komentar