Bungonews.net,Bungo-Menjelang tutup tahun anggaran 2026, tiga proyek strategis bernilai puluhan miliar rupiah di Kabupaten Bungo menghadapi ancaman keterlambatan. Persoalannya hampir serupa, yakni progres pekerjaan yang belum menggembirakan, sementara waktu penyelesaian terus berjalan.
Ketiga proyek tersebut meliputi revitalisasi Taman Pusparagam Muara Bungo senilai Rp19,08 miliar, pembangunan pengendalian banjir Sungai Batang Tebo di kawasan Tanjung Gedang–Jaya Setia senilai Rp9,7 miliar, serta pembangunan gedung Room VIP Bandara Muara Bungo senilai Rp2,57 miliar.
Ketiganya merupakan proyek dengan nilai anggaran besar yang seharusnya mendapat pengawasan ketat. Namun, berdasarkan pantauan dan keterangan sejumlah sumber, capaian pekerjaan di lapangan masih menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
1. REVITALISASI PUSPARAGAM Rp19,08 MILIAR, BARU 52 PERSEN
Proyek penataan kawasan perkotaan Muara Bungo di Lapangan Pusparagam yang dikerjakan PT Station Energi Indonesia KSO CV Puspa Sari menjadi salah satu pekerjaan yang paling disorot.
Berdasarkan kontrak tertanggal 15 Juni 2026 dengan masa pelaksanaan 197 hari kalender, proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Namun, hingga 1 November 2026, progres fisik baru mencapai 52 persen.
Hal tersebut diakui Pauzi selaku pelaksana proyek ketika dikonfirmasi Bungonews.net melalui WhatsApp, Selasa (3/11/2026).
“Untuk per hari ini belum tahu, harus dihitung dulu. Tapi sampai Minggu, 1 November, 52 persen,” ungkap Pauzi.
Artinya, masih terdapat sekitar 48 persen pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang semakin terbatas.
Dengan sisa waktu kontrak yang kian menyusut, kemampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu menjadi pertanyaan.
2. PENAHAN TEBING Rp9,7 MILIAR, PONTON TERKENDALA SUNGAI DANGKAL
Berikutnya, proyek pengendalian banjir Sungai Batang Tebo di Kelurahan Tanjung Gedang–Jaya Setia yang dikerjakan PT Andina Teknik Konstruksi dengan nilai sekitar Rp9,7 miliar.
Proyek melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi ini memiliki masa pelaksanaan 270 hari kalender, terhitung sejak 27 Maret hingga 22 Desember 2026.
Namun, berdasarkan pantauan Bungonews.net pada awal Oktober 2026, pekerjaan fisik utama belum terlihat berjalan signifikan. Aktivitas di lokasi masih didominasi penyediaan material beton tetrapod dan sheet pile.
Ardani selaku pelaksana lapangan mengungkapkan kendala utama pekerjaan adalah kondisi sungai yang dangkal sehingga ponton belum dapat mencapai lokasi proyek.
“Sampai saat ini ponton belum sampai ke lokasi proyek karena kondisi sungai sangat dangkal. Saat ini kami hanya menyiapkan material beton untuk pengerjaan turap dan tiang pancang belum dapat dilakukan karena ponton belum juga sampai ke lokasi proyek akibat air sungai surut,” ungkap Ardani.
Keterangan tersebut dibenarkan Zaki, pejabat fungsional PUPR Kabupaten Bungo.
Ardani juga menjelaskan bahwa pencetakan beton tetrapod dilakukan menggunakan cetakan besi plat tiga kaki. Satu bagian kaki lainnya ditempel setelah beton mengeras.
Terkait mutu beton, Ardani menyebut material tersebut telah diuji di laboratorium UPTD PUPR Bungo dan melalui hammer test.
“Untuk mutu dan kualitas beton diuji di laboratorium UPTD PUPR Bungo, bahkan diuji dengan hammer test,” jelasnya.
Meski demikian, dokumen hasil pengujian laboratorium dan hammer test masih perlu dibuka untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
3. ROOM VIP BANDARA Rp2,57 MILIAR, PROGRES DI BAWAH 50 PERSEN
Proyek ketiga adalah pembangunan gedung Room VIP Bandara Muara Bungo dengan nilai kontrak sekitar Rp2.578.900.000 yang dikerjakan PT Gunung Sago Perkasa melalui APBD Provinsi Jambi pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Berdasarkan pantauan Bungonews.net, Selasa (10/11/2026), pekerjaan fisik diperkirakan masih di bawah 50 persen. Kondisi bangunan terlihat baru pada tahap pengerjaan balok dan mulai pemasangan bata.
Herman, kepala tukang di lokasi proyek, mengakui bahwa pekerjaan belum memasuki tahap pemasangan atap.
“Soal progres saya kurang ngerti, Pak. Menurut saya progresnya kurang dari 50 persen, sebab hitungan 50 persen pekerjaan sudah selesai pekerjaan atap, sedangkan proyek ini belum dipasang atap,” tuturnya.
Dengan sisa waktu sekitar 50 hari kalender menuju akhir Desember, percepatan pekerjaan menjadi tantangan tersendiri bagi kontraktor.
Persoalan lainnya adalah dugaan jumlah paket pekerjaan PT Gunung Sago Perkasa yang melampaui batas Sisa Kemampuan Paket (SKP). Perusahaan tersebut tercatat menangani enam paket pekerjaan pada tahun anggaran 2026.
Dugaan ini perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen kualifikasi, kontrak, dan perhitungan SKP sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tiga proyek tersebut memiliki persoalan berbeda. Ada yang menghadapi progres fisik tertinggal, ada yang terkendala kondisi alam dan mobilisasi peralatan, serta ada pula yang progresnya memunculkan pertanyaan terkait kapasitas penyedia.
Namun, satu hal yang menjadi perhatian adalah efektivitas pengawasan dan kemampuan masing-masing kontraktor memenuhi kewajiban kontraktual.
Dinas PUPR Provinsi Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, konsultan pengawas, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai progres terakhir, sisa waktu kontrak, kendala pekerjaan dan langkah percepatan.
Jangan sampai menjelang tutup tahun anggaran, pekerjaan belum selesai, sementara pencairan keuangan justru tidak sebanding dengan realisasi fisik.
Sebab, nilai puluhan miliar rupiah yang digelontorkan pemerintah bukan angka kecil. Setiap rupiah harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu: apakah ketiga proyek strategis tersebut mampu mengejar ketertinggalan, atau justru harus berhadapan dengan konsekuensi keterlambatan kontrak?
Jangan sampai proyek selesai hanya di atas laporan administrasi, sementara hasil pembangunan belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat.
(BN-War)
Komentar