Bungonews.net,Bungo-Pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD H. Hanafie Muara Bungo tahun anggaran 2026 mulai menjadi sorotan. Kejaksaan dan Kepolisian diminta melakukan penelusuran terhadap sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, serta proyek fisik di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Bungo tersebut.
Permintaan penelusuran ini dinilai penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola rumah sakit, sehingga diperlukan pengawasan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data anggaran terdapat sejumlah paket kegiatan bernilai miliaran rupiah. Di antaranya pengadaan obat-obatan yang disebut mencapai sekitar Rp10 miliar, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, serta pengadaan mesin dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) senilai Rp990.750.000.
Selain itu, sejumlah pekerjaan rehabilitasi gedung dan fasilitas rumah sakit juga perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga realisasi pembayaran.
Dalam pengadaan obat-obatan, penelusuran dapat diarahkan pada perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, kesesuaian jenis dan jumlah obat, hingga penerimaan serta pendistribusiannya.
Begitu pula pengadaan alat kesehatan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan barang yang dibeli benar-benar tersedia, sesuai spesifikasi kontrak, memiliki dokumen penerimaan yang sah, dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan pasien.
Sementara untuk proyek fisik, pengawasan perlu mencakup proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas material, kesesuaian volume, serta fungsi hasil pekerjaan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga mencocokkan realisasi anggaran dengan kondisi faktual di lapangan.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi Bungonews.net mengenai proyek fisik dan pengadaan obat-obatan, Plt Direktur RSUD H. Hanafie dr. Islam Akbar mengarahkan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada bagian keuangan. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya masih baru menjabat sebagai pimpinan rumah sakit.
Meski demikian, pergantian pimpinan tidak menghilangkan kewajiban institusi untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.
Karena itu, diperlukan keterbukaan dari manajemen rumah sakit, termasuk penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, realisasi kegiatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.
Ada Landasan Hukum untuk Dilakukan Penelusuran
Secara regulasi, pengelolaan keuangan BLUD mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Sementara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya, terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut mengatur prinsip pengadaan yang harus dilaksanakan secara efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat ditindaklanjuti berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dasar itu, Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan melakukan penelusuran secara profesional dan objektif terhadap pengelolaan anggaran BLUD RSUD H. Hanafie.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran yang bersumber dari pengelolaan keuangan daerah tersebut telah digunakan sesuai peruntukan, memenuhi ketentuan pengadaan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sebab, anggaran rumah sakit bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat yang membutuhkan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan medis yang layak.
( BN )
Komentar