Bungonews.net, Bungo-Progres pembangunan gedung Room VIP Bandara Muara Bungo senilai Rp2,57 miliar yang terindikasi tertinggal dari jadwal pelaksanaan kembali membuka persoalan serius terkait pengawasan dan penerapan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Provinsi Jambi dan dikerjakan PT Gunung Sago Perkasa tersebut, berdasarkan pantauan Bungonews.net pada 10 November 2026, progres fisiknya diperkirakan masih di bawah 50 persen. Sementara masa pelaksanaan hingga akhir Desember 2026 hanya menyisakan sekitar 50 hari kalender.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan lambannya pekerjaan kontraktor. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, evaluasi kemampuan penyedia serta tanggung jawab pejabat terkait dalam memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Apalagi, PT Gunung Sago Perkasa diduga menangani enam paket pekerjaan konstruksi pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan status pelaksanaan masing-masing kontrak.
Sebab, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengatur persyaratan kemampuan penyedia agar perusahaan yang memenangkan pekerjaan benar-benar memiliki kapasitas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kontraknya.
Di lapangan, kondisi pekerjaan juga memperlihatkan progres yang belum menggembirakan.
Herman, kepala tukang proyek Room VIP Bandara Muara Bungo, mengakui bahwa pekerjaan fisik masih jauh dari penyelesaian.
“Soal progres saya kurang ngerti, Pak. Menurut saya progresnya kurang dari 50 persen, sebab hitungan 50 persen pekerjaan sudah selesai pekerjaan atap, sedangkan proyek ini belum dipasang atap,” tuturnya kepada Bungonews.net.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran kondisi pekerjaan di lapangan, meskipun persentase progres resmi tetap harus mengacu pada laporan pengukuran dan evaluasi PPK.
Persoalan ini sekaligus menempatkan peran PPK, konsultan pengawas dan instansi terkait dalam sorotan.
Sebab, pengawasan proyek pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi maupun laporan progres berkala. Pengawasan harus memastikan kemampuan kontraktor, kesesuaian realisasi fisik dengan jadwal kontrak serta penggunaan anggaran berdasarkan prestasi pekerjaan.
Jika sejak awal kemampuan penyedia tidak dievaluasi secara cermat, potensi keterlambatan pekerjaan seharusnya dapat diantisipasi sebelum kontrak berjalan.
Pertanyaannya, apakah evaluasi SKP PT Gunung Sago Perkasa sudah dilakukan sesuai ketentuan sebelum perusahaan tersebut mendapatkan pekerjaan?
Kemudian, ketika progres fisik tertinggal dari jadwal, langkah pengawasan dan tindakan korektif apa yang sudah dilakukan PPK?
Hal ini penting dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul kesan bahwa pengawasan hanya berjalan secara administratif, sementara kondisi pekerjaan di lapangan justru tertinggal.
Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir Perpres Nomor 46 Tahun 2025, telah diatur tanggung jawab para pihak, pengendalian kontrak serta konsekuensi terhadap penyedia yang tidak memenuhi kewajibannya.
Apabila terjadi keterlambatan, penyedia dapat dikenakan denda sesuai ketentuan kontrak. Bahkan, apabila persyaratan dan dasar hukumnya terpenuhi, dapat dilakukan pemutusan kontrak maupun pengenaan sanksi daftar hitam.Artinya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan keterlambatan tanpa evaluasi dan tindakan yang terukur.
Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui PPK harus menjelaskan kondisi sebenarnya, termasuk progres resmi pekerjaan, hasil evaluasi kemampuan penyedia serta langkah yang telah diambil untuk mengejar ketertinggalan.
Inspektorat Provinsi Jambi juga perlu memastikan apakah proses pengadaan dan pengendalian kontrak telah berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai perusahaan begitu ketat dievaluasi ketika mengikuti tender, tetapi setelah memenangkan pekerjaan justru tidak mendapatkan pengawasan dan konsekuensi yang sepadan ketika kewajiban kontraknya tidak terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari PPK maupun Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait evaluasi SKP, keterlambatan progres dan kemungkinan penerapan sanksi masih diperlukan.
Diharapkan proyek yang dibiayai uang negara tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga tepat waktu, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, persoalan pengadaan barang dan jasa bukan hanya tentang siapa yang memenangkan tender, melainkan siapa yang bertanggung jawab ketika pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Aturan jangan hanya tajam saat proses tender, tetapi tumpul ketika kontrak bermasalah. Pengawasan harus berjalan dan sanksi harus ditegakkan sesuai ketentuan.
(BN-War)
Komentar