Bungonews.net, Bungo- Rencana Pemerintah kabupaten Bungo akan membangun batalyon dan kompi TNI di lahan MEE dusun Sepunggur kecamatan Bathin II Babeko masih terkendala karena lahan MEE yang merupakan aset daerah tersebut ditanami sawit oleh warga.
Rencana pembangunan kompi dan batalyon diprotes oleh sekelompok masyarakat yang menolak rencana pembangunan kompi dan batalyon TNI tersebut belum lama ini sengaja mendatangi bupati Bungo dirumah dinasnya yang akhirnya ditawari oleh Pemda Bungo akan mengganti rugi tanaman sawit dan tanaman buah setelah dilakukan pengkajian dan penilaian oleh tim.sebagaimana pemberitaan media ini sebelumnya.
Upaya untuk menuntaskan persoalan lahan eks MEE dan rencana ganti rugi tanaman warga di lahan tanah milik daerah tersebut ditindak lanjuti oleh Pemda Bungo menggelar rapat bersama membentuk tim khususu ( timsus ) Rabu (9/9/2026)
Rapat bersama instansi terkait, OPD, camat, tokoh masyarakat, TNI – polri tersebut dilakukan menjelang turunnya tim dari kantor jasa penilaian publik ( KJPP )
Hal ini diakui oleh kepala BPKAD kabupaten Bungo, Muhammad Rachmat ” Kemaren tanggal 9 September 2026 Pemkab Bungo telah melakukan rapat bersama membahas penyelesaian tanah eks MEE ” Tutur Rachmat kepada Bungonews ( 10/9/2026 )
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa rapat bersama tersebut dilaksanakan menjelang turun nya tim Kantor Jasa Pelayanan publik ( KJPP ) untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap tanaman tumbuh karena itulah di bentuk Tim khusus ( Timsus )
Dikatakannya sampai saat ini lahan eks MEE tersebut masih dikuasai oleh masyarakat
Seiring dengan persoalan aset daerah, desakan agar DPRD kabupaten Bungo membentuk pansus aset dan pendapatan daerah yang selama ini digaungkan akhirnya pansus pun terbentuk, hal ini diakui oleh sekretaris dewan ( Sekwan ) DPRD kabupaten Bungo, Hambali ” Alhamdulillah pansus yang selama ini di gaungkan dan ditunggu- tunggu sudah terbentuk bang, mudah-mudahan dengan terbentuknya pansus ini dapat bersinergi dengan Pemda untuk menyelesaikan masalah aset daerah termasuk lahan eks MEE ” tutur Hambali kepada Bungonews ( 10/9/2026 )
Diminta kepada Pemda Bungo, legislatif dan pihak terkait dapat menuntaskan persoalan aset daerah yang selama ini selalu mendapat lampu kuning dari BPK RI ( BN – war )
Editor : Azwari
Catatan : Redaksi tidak menerima tulisan/ artikel dan rilis berita copy paste AI dan tidak dibenarkan mengcopy paste berita Bungonews tanpa izin
Komentar