Bungonews.net,Bungo- Polemik Lahan pertanian MEE di dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko kabupaten Bungo seluas 396 Hektare yang merupakan tanah negara yang beralih menjadi aset daerah ( barang milik daerah ) kabupaten Bungo sejak beberapa tahun belakangan ini bukanlah masalah sepele karena tanah aset daerah sudah dikuasai oleh masyarakat dan bahkan sudah dijadikan kebun sawit dan dijadikan Lokasi penambangan emas tanpa izin ( PETI ) polemik ini kian memanas ketika pemerintah berencana akan membangun Batalyon dan kompi diatas tanah MEE seluas 55 Hektare
Rencana pembangunan batalyon dan kompi tersebut di protes oleh warga dusun Sepunggur yang sudah mengelola dan menanami sawit di areal seluas 55 hektare tersebut, Kamis (20/8/2026 ) puluhan warga dusun Sepunggur menemui bupati Bungo H.Dedy Putra di kediamannya rumah dinas Bupati Bungo minta rencana pembangunan batalyon dan kompi dipertimbangkan dan minta kompensasi ganti rugi.
Dalam mediasi tersebut bupati Bungo H.Dedy Putra didampingi oleh kepala OPD terkait menegaskan akan mengganti rugi kebun sawit dan tanaman buah warga yang berada di areal seluas 55 Hektare” Pemerintah daerah akan mengganti rugi semua tanaman baik sawit maupun tanaman buah yang berada dilokasi yang akan dibangun Batalyon, secepatnya akan dibentuk tim penilai dan secepatnya anggaran disediakan ” tegas Dedy Putra
Yang menjadi sorotan dalam persoalan ini bukan hanya soal lahan dan ganti rugi tanaman warga. Lemahnya keterlibatan DPRD Kabupaten Bungo juga mulai dipertanyakan,Tidak terlihat satu pun anggota DPRD Kabupaten Bungo hadir Padahal, persoalan tersebut menyangkut kepentingan warga, aset daerah, rencana penggunaan anggaran APBD untuk ganti rugi tanaman, hingga pembangunan fasilitas strategis di wilayah Kabupaten Bungo.
Panitia khusus yang dijanjikan ternyata hanya bual belaka, faktanya hingga hari ini pansus belum juga terbentuk.Sebelumnya ketua komisi II DPRD kabupaten Bungo, Abdul Kodir Umar beberapa bulan yang lalu mengaku akan segera membentuk Pansus Aset dan pendapatan daerah ” Segera dibentuk pansus terkait aset dan pendapatan daerah ” ucapnya beberapa bulan yang lalu
Belum terbentuk nya Pansus diakui oleh Hambali , sekretaris dewan ( sekwan ) ” Sampai hari ini belum terbentuk Pansus aset dan pendapatan, kedepan akan di agenda dalam Panmus untuk pembentukan pansus tersebut ” Tutur Hambali
Senada dengan itu, Marzuki sekretaris BPKAD kabupaten Bungo juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pansus terbentuk ” Sampai hari ini pansus belum terbentuk juga ,kami juga tidak tahu alasannya ” Ucapnya
Terkait rencana ganti rugi tanaman warga dilahan milik daerah dikatakannya ” Untuk ganti rugi tanaman di lahan milik daerah ( MEE ) diperlukan kajian yang matang dan menyeluruh melibatkan tim penilai khusus baik secara prosedur ,hukum maupun kajian kelayakannya ” pungkasnya
Diminta kepada unsur pimpinan dan komisi terkait DPRD kabupaten Bungo turut andil menyelesaikan polemik antara pemerintah dengan masyarakat jangan hanya bisa duduk dibelakang meja dan jangan hanya sebatas bual saja ( BN )
Komentar