Bungonews.net, Tebo- Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo minta dana BLUD RSUD Sultan Thaha Syaifuddin ( STS ) Tebo disimpan di Bank Jambi
Hal ini disampaikannya dalam pandangan akhir rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh Ngatiran, SE. di Ruang Utama DPRD Teno, Senin (6/7/2026 )
Dalam pandangan akhir tersebut diminta Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan RSUD STS Tebo, Manajemen dan mutu pelayanan
Di bidang pembangunan, Fraksi Golkar meminta Bapperida mengoptimalkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sehingga selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Selain itu Fraksi Golkar juga mendukung rencana penyesuaian tarif PERUMDA Tirta Muaro sesuai Peraturan Gubernur Jambi. Pada sektor infrastruktur diingatkan percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang sebagai akses vital masyarakat dan jalur penunjang perekonomian.
Diminta juga optimalisasi PAD melalui pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi potensial.
Setiap investasi baru juga diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang didukung peningkatan kompetensi SDM, disertai percepatan transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan perundungan (bullying). Fraksi Golkar mengapresiasi langkah cepat Polres Tebo dalam mengungkap perkara tersebut serta meminta pemerintah daerah memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan di lingkungan pendidikan.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tebo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Bn )
Komentar