Bungonews.net, Bungo-Polemik soal serah terima jabatan (Sertijab) kembali mencuat di Kabupaten Bungo. Pasalnya, meski pelantikan pejabat sudah lama digelar, ternyata masih ada pejabat eselon II kepala OPD yang belum melakukan Sertijab
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah angkat suara. bahwa Sertijab bukan sekadar seremoni pindah kursi, tapi sarana krusial untuk memastikan pertanggungjawaban anggaran, administrasi, dan aset dari pejabat lama kepada pejabat baru.
“Sertijab itu bukan acara foto-foto. Ini soal pertanggungjawaban anggaran dan aset. Kalau tidak dilakukan, bisa menghambat kebijakan anggaran berikutnya,” tegas sumber (9/2/2026).
Lebih jauh, ia menyampaikan kecurigaan yang cukup serius.
“Kalau pejabat eselon II, kepala OPD, direktur, atau camat belum Sertijab padahal pelantikan sudah lama, itu patut dipertanyakan. Jangan sampai ada persekongkolan antara pejabat lama dan pejabat baru,” ujarnya
Dicontohkan satu jabatan yang paling disorot: Direktur RSUD H. Hanafie. Menurutnya, hingga saat ini belum ada serah terima jabatan antara direktur lama dan pejabat baru.
Sementara dr. H. Syafaruddin Matondang, Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo yang juga ditunjuk sebagai Plt. Direktur RSUD H. Hanafie, tidak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi persoalan tersebut
“Sepengetahuan kami, belum ada serah terima jabatan dari direktur lama ke direktur baru di RSUD H. Hanafie,” ungkap sejumlah pejabat.
Padahal Aturannya Jelas
Dalam regulasi pemerintah seperti:
UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
PP No. 11/2017 dan PP No. 17/2020 tentang Manajemen ASN
serta peraturan teknis lainnya,
Sertijab wajib dilakukan untuk memastikan:
kontinuitas penyelenggaraan tugas,penyerahan kewenangan dan tanggung jawab,serta transparansi dan akuntabilitas.
Tanpa Sertijab, risiko munculnya tumpang tindih keputusan, masalah administrasi, hingga potensi penyimpangan pengelolaan anggaran dan aset semakin besar.
Publik Kini Menanti Langkah Tegas Pemkab Bungo
Minimnya kejelasan soal sejumlah jabatan yang belum Sertijab, terutama di RSUD H. Hanafie, membuat publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam hal transparansi dan tata kelola.( BN )
Komentar