Bungonews.net-Program revitalisasi sekolah tingkat SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Bungo, Jambi, pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Proyek yang dilaksanakan melalui skema swakelola Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana tujuan awal program.
Secara konsep, swakelola P2SP dirancang sebagai program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul indikasi bahwa sejumlah sekolah tidak menjalankan mekanisme tersebut secara optimal.
Di lapangan, keterlibatan masyarakat sekitar dinilai masih minim. Beberapa sekolah disebut menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga peluang partisipasi warga lokal menjadi terbatas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan prinsip pemberdayaan dalam proyek revitalisasi yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per sekolah.
Aspek transparansi anggaran juga menjadi perhatian.
Sejumlah proyek revitalisasi dilaporkan tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, padahal hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban pelaksana untuk memberikan akses informasi kepada publik.
Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah oleh awak media pun tidak selalu mendapat penjelasan memadai.
Dwi Suyono, Kepsek SMAN 10 Bungo yang awalnya selalu menghindar dan tidak meresfon konfirmasi yang disampaikan akhirnya mengaku bahwa kegiatan Revitasasi yang ia kelola belum rampung 100 persen “Belum selesai bang , kami akan usahakan selesai jelang akhir tahun 2025 ini ” tuturnya mengakui
Tidak jauh beda dengan Agus Wiyanta, Kepsek SMAN 5 Bungo, Kepsek yang terkesan selalu menghindar ini mengaku pelaksanaan fisik proyek revitalisasi yang dikelolanya sudah mencapai 99 persen ” Sudah 99 persen fisiknya ” Tuturnya ( 25/12/2025 )
Sementara Riri kepsek SMK S Kesehatan Bungo yang diketahui menggunakan pemborong dari Jambi setiap kali dikonfirmasi tidak pernah memberikan jawaban . Sedangkan Mega kepsek SMAN 17 Bungo yang diketahui juga menggunakan pemborong dari Jambi mengatakan ” Kalau memilih lebih baik kami tidak mengerjakan proyek revitalisasi karena terlalu ribet dan belum tentu dapat untung ” Ucapnya
Mardoni Amin Kepsek SMKN yang mendapat bantuan proyek revitalisasi terbesar mencapai Rp.2 miliaran setiap kali dikonfirmasi mengaku proyek revitalisasi yang ia kelola sudah hampir siap namun keuangannya belum cair ” Fisik sudah finishing ,dananya belum cair ” Tuturnya sembari mengaku masih banyak tunggakan upah dan material yang belum ia selesaikan
Padahal pencairan dana alokasi khusus ( DAK ) paling Lambat penyalurannya pada tanggal 16 Desember 2025
Situasi tersebut mendorong munculnya desakan agar instansi teknis terkait serta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh, mencakup mutu fisik bangunan, administrasi pelaksanaan, serta pengelolaan keuangan proyek.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah penerima bantuan revitalisasi SMA dan SMK di Kabupaten Bungo Tahun 2025 meliputi:
SMAN 2 Bungo
SMAN 12 Bungo
SMAN 10 Bungo
SMAN 9 Bungo
SMAN 16 Bungo
SMKN 4 Bungo
SMKN 8 Bungo
SMKN 10 Bungo
SMAN 17 Bungo
SMAN 3 Bungo
SMAN 5 Bungo
SMK Kesehatan Bungo
Program revitalisasi sekolah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya dituntut memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, agar tujuan peningkatan mutu pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola anggaran pendidikan.( BN )
Komentar