Bungonews.net, BUNGO – Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan kegiatan sosial di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, transparansi mengenai besaran anggaran dan realisasi kegiatan masih menjadi persoalan yang belum jelas hingga saat ini.
Diketahui, pada tahun 2022 dan 2023, anggaran BOKB yang dikelola oleh Dinas Sosial P2KB & P3A Kabupaten Bungo cukup signifikan. Sayangnya, saat dikonfirmasi mengenai rincian anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Kepala Dinas Sosial P2KB & P3A, Ardani, enggan memberikan jawaban tegas. Ia justru menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung ke masing-masing bidang.
Hal serupa disampaikan oleh Ai Sulastri, Kasubag Umum Dinas Sosial P2KB & P3A, saat dikonfirmasi pada 16 Desember 2024. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal anggaran maupun progres kegiatan. “Sebaiknya tanya ke Kepala Dinas saja bang, karena masing-masing bidang melaporkan langsung ke beliau,” ujarnya sembari menyebutkan bahwa terdapat dana sekitar Rp3,5 miliar dari APBN yang dikelola instansinya tahun ini.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ulang, Ardani kembali menghindari pertanyaan. “Tanya ke bidang saja bang, dan koordinasi langsung terkait rencana kegiatan ke depan,” kilahnya.
Rasidin, salah satu pejabat di Bidang Sosial, juga tak memberikan kepastian soal jumlah anggaran maupun realisasi kegiatan. “Sebaiknya tanya ke Kadis saja bang. Kami di bidang sosial hanya bagian pendataan,” ucapnya melalui sambungan telepon pada 17 Desember 2024.
Bidang Sosial Dinsos Bungo diketahui menangani berbagai kegiatan seperti pendataan pasien tidak mampu, anak terlantar, anak punk, komunitas Suku Anak Dalam (SAD), serta bantuan sosial untuk korban musibah kebakaran, bencana alam, dan banjir. Rasidin hanya menyebutkan bahwa pada tahun ini telah disalurkan bantuan berupa 17 unit laptop untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), alat bantu disabilitas, serta 36 paket sembako untuk SAD di wilayah Dwi Karya Bakti, Pelepat.
Sementara itu, Suhatril, pejabat di Bidang Keluarga Berencana, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menangani kegiatan BOKB dan stunting. “Kegiatan kami berupa sosialisasi dan pembinaan saja,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon, Ketika ditanya soal anggaran dan progres, ia mengarahkan untuk menghubungi bendahara bidang.
Diah, bendahara bidang KB, membenarkan bahwa pihaknya mengelola dana BOKB yang mencakup kegiatan penanganan stunting. “Jumlah anggaran dan progres belum bisa dijelaskan karena kegiatan masih berjalan,” ujarnya.
Terkait bentuk kegiatan, Diah menjelaskan bahwa BOKB meliputi sosialisasi dan pembinaan kelompok kegiatan (Poktan) bekerja sama dengan UPTD KB di kecamatan. Namun, ia mengakui bahwa pembinaan terhadap 153 Kampung KB yang tersebar di Kabupaten Bungo belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
Melihat minimnya informasi serta keterbukaan dari pihak terkait, publik mendesak agar Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit terhadap penggunaan dana BOKB, stunting, dan sosial di Dinas Sosial P2KB & P3A Kabupaten Bungo. Hal ini penting dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan dan pelaksanaan kegiatan fiktif di instansi tersebut.
KAMPUNG KB TIDAK BERKEMBANG
Kampung keluarga berkualitas ( kampung KB ) dikabupaten Bungo sejak digaungkan beberapa tahun yang lalu hingga kini terdapat 153 kampung KB , dari jumlah tersebut tentunya menyedot anggaran yang tidak sedikit pula.
Dalam prakteknya kampung KB dikabupaten Bungo tidak berkembang bahkan hanya ada nama saja, hal ini terbukti dari fakta dilapangan dibebera desa dalam kabupaten Bungo kampung KB yang menjadi binaan pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten tersebut hanya sebatas sosilsasi saja bahkan tdak sedikit icon kampung KB yang di tandai dengan gapura kampung KB pun sudah tidak berberkas lagi, misalnya di desa Sungai Arang kecamatan Bungo Dani dan desa – desa lainnya dalam kabupaten Bungo.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo, bahwa “Strata Kampung KB di 153 desa di Kabupaten Bungo memiliki target atau kontrak kerja dengan BKKBN Provinsi Jambi
Kampung KB tidak berkembang optimal sesuai tujuan awal sebagai pusat pembangunan keluarga di desa.
Potensi masalah sosial, stunting, dan kemiskinan tidak tertangani secara menyeluruh di wilayah-wilayah tersebut.
Kegiatan dan dana bisa rawan tidak tepat sasaran jika tidak diawasi secara ketat
Diminta kepada APH mengusut penggunaan anggaran dana di Dinas sosial P2KB dan P3A kabupaten Bungo tahun 2024 dan 2025 yang sedang berjalan dan memeriksa pejabat terkait ( BN )
Komentar