Bungonews.net, Tebo- Dugaan Korupsi terkait temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2,1 Miliar Dinas PUPR Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023 yang di SP3 ( Surat penghentian penyelidikan Perkara ) dipersoalkan oleh Serikat media Siber Indonesia ( SMSI ) kabupaten Tebo
“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggung jawaban tindak pidana bila terbukti ” tutur Wakil Ketua SMSI Tebo, Hafizan Romy Faisal (13/11/2026)
Lebih lanjut dikatakanya, yang perlu diperjelas, apakah penyelidikan dihentikan semata-mata karena uang telah dikembalikan, atau memang setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan,” tegasnya.
Menurut Romy, surat balasan Kejati Jambi belum menguraikan secara terperinci hasil pemeriksaan terhadap masing-masing unsur tersebut.
Karena itu, SMSI Tebo berniar akan menyurati Kejaksaan Agung RI guna meminta penjelasan dan penelaahan lebih lanjut terhadap dasar penghentian penyelidikan
“Harapan kami sederhana, setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum. Jangan sampai masih ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai alasan penghentian suatu perkara,” pungkasnya.
Penghentian penyelidikan perkara dugaan kelebihan pembayaran di PUPR Tebo tersebut sebagaimana surat
Kejati Jamni, Nomor B-5558/L.5.3/Dek.1/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 yang ditanda tanganj oleh Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejati Jambi di.sebut dalam surat tersebut bahwa perkara telah diekspose bersama Satgassus Monitoring dan Evaluasi JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025.dengan hasil menyimpulkan seluruh temuan BPK RI telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga, sehingga dinyatakan tidak lagi terdapat kerugian negara dan penyelidikan dihentikan.
Diketahui bahwa dugaan penyimpangan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Tebo bermula dari temuan BPK RI Tahun Anggaran 2023 berupa kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan Bidang Bina Marga senilai Rp2.152.844.000. yang juga dilaporkan oleh LSM MAPPAN ke Kejati Jambi pada Maret 2024.( BN / TO )
Komentar