oleh

Kondisi Keuangan Bungo Kian Parah KONTRAKTOR MENJERIT , GDM 2020 UTANG 50 PERSEN

-PERISTIWA-106 views

Bungonews.net, BUNGO – Kondisi keuangan kabupaten Bungo kian parah, tahun 2019 yang lalu kegiatan proyek yang di kerjakan oleh rekanan kontraktor di tunda bayar pada tahun 2020 kondisi keuangan kembali memprihatinkan akibat nya sejumlah kegiatan proyek pun terpaksa tidak di bayarkan bahkan uang muka proyek pun tidak bisa cairkan ditambah dengan program unggulan Gerakan Dusun Membangun ( GDM ) tahun 2020 yang hanya mampu di realisaaikan 50 persen dari anggaran Rp. 250 juta pertahun perdusun sebanyak 141 dusun dalam kabupaten Bungo

Kondisi keuangan kabupaten Bungo hingga 2021 yang memprihatinkan ini tidak sedikit pengusaha jasa kontruksi pengadaan barang / jasa pemerintah di kabupaten Bungo yang mengerjakan proyek bersumber dari dana APBD terancam gulung tikar

” Sampai hari ini belum ada pembayaran proyek tahun 2020 ke kami pak , uang muka saja tidak di cairkan apalagi dana proyek 100 persen ” Tutur Kontraktor berinisil DR yang mengerjakan proyek APBD Bungo bernilai Miliaran rupiah ( 17/02/21)

Kami di paksa harus menyelesiakan proyek tepat waktu sesuai kontrak ,bila terlambat di sanksi denda bahkan perusahaan jika tidak maka perusahaan di black list, sementara hak kami atas dana proyek entah kapan cair nya tidak bang ” Ujar DR

Untuk bisa membayar upah tukang dan membayar material bangunan kami harus menggadaikan sertifikat dan surat berharga kepada pihak ketiga karena tukang dan toko material bangunan tidak tahu menahu apakah dana proyek di bayar atau tidak ” imbuh nya

Kontraktor lain yang juga berasal dari kabupaten Bungo mengakui bahwa ia lebih memilih untuk tidak melanjutkan proyek yang di kontrak nya dan di putus kontrak , ” Putus kontrak adalah alternatif terakhir yang harus kami lakukan karena selesaipun dikerjakan dana nya tidak ada ” tutur sumber yang sudah mengetahui resiko bila perusahaan nya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen .

Kondisi keuangan daerah kabupaten Bungo yang memprihatinkan ini di akui oleh Supriyadi kepala BPKAD Kabupaten Bungo , menurut Supriyadi hal itu terjadi dikarenakan tidak seimbang nya pemasukan dengan pengeluaran

Di jelaskan nya bahwa PAD Kabupaten Bungo tahun 2020 ini hanya Rp .1,2 triliun sedangkan target sebesar Rp. 1,5 triliun  artinya masih kekurangan dana sebesar Rp. 311 miliar

Untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan dana tahun sebelum nya dan tahun sekarang kabupaten Bungo harus bisa mencapai PAD minimal Rp. 1,8 triliun baru lah kondisi keuangan dari kembali normal

” Kondisi Keuangan daerah saat ini tidak menguntungkan karena antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang , kita harus bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan yang tidak penting ,kegiatan yang belum di butuhkan dan kegiatan – kegiatan serimonial ” Tutur Supriyadi di ruangan kerja nya baru- baru ini

Pengakuan Kepala BPKAD menunda kegiatan yang tidak penting dan akan membayar kegiatan proyek yang sudah terlanjur di laksanakan pada tahun berikutnya nya ini tergolong lucu dan membuktikan kurang matang nya perencanaan yang tidak menyesuaikan antara anggaran pendapatan dan pengeluaran sehingga terkesan adanya kegiatan yang di paksakan  dan berorientasi pada kepentingan jelang Pilkada bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Salah satu dari kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak di antaranya adalah kegiatan proyek MTQ Lanjutan yang di anggarkan melalui APBD tahun 2020 sebesar Rp. 9 miliar rupiah ( saat ini sedang dilakukan Audit BPK ) dan di temukan kejanggalan

Selain itu Supriyadi juga mengakui bahwa Program unggulan  Hamas – Apri  yakni Gerakan Dusun Membangun ( GDM ) sebesar Rp. 250 juta / dusun ( desa ) sebanyak 141 Dusun / desa juga akan dilakukan penundaan pembayaran

Pernyataan Supriyadi Kepala BPKAD Bungo terkait penundaan pembayaran dana GDM Tahun 2020 ini di akui dan di perkuat oleh pengakuan Taufik Hidayat Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo

” Dana GDM tahun 2020 tidak bisa di bayarkan 100 persen karena kondisi keuangan daerah yang tidak punya kemampuan untuk merealisaaikannya , masih ada 50 persen lagi yang belum di realisaaikan ” Tutur Taufik Hidayat diruangan kerjanya baru – baru ini

Diketahui jumlah dusun di kabupaten Bungo sebanyak 141 dusun dikalikan Rp. 125 juta maka hasil nya 17.625.000.000,- jumlah Tunggakan GDM tahun 2020 yang belum di bayarkan .

Tidak hanya sampai disitu sejumlah dusun di kabupaten Bungo di ketahui sudah merealisasikan kegiatan GDM tahun 2020 dengan cara mengalihkan anggaran dana desa ke kegiatan GDM kebingungan untuk membuat laporan pertanggung jawaban nya karena sumber pendanaan dan kegiatan nya berbeda ,akibatnya APBDus sebagai syarat pencairan Dana Desa tahun 2021 pun terpaksa tidak bisa dicairkan

” Tidak perlu muluk – muluk membuat laporan realisasi keuangan kalau tidak ada dana ngapain harus membuat angka yang tidak logis dan tidak ada dana nya ,ini lah akibat nya kalau kalau perencanaan tidak disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah ” tutur sumber layak dipercaya kepada Bungo news ( 18/02/21)

( BN.R.001/ war )

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed