Kian Menarik,Diduga Bibit Sawit PSR di Bungo Tidak Cukup Umur

BUNGO526 Dilihat

Bungonews.net, Bungo- Program Peremajaan Sawit Rakyat ( PSR ) tahun 2025 yang dikerjakan tahun 2026 kian menarik untuk ditelusuri.

Pasalnya selain ada dugaan lahan yang dikelola pada lahan yang bukan lahan sawit legalitas Poktan,keterlibatan pihak ketiga ( Vendor ) hingga persoalan bibit sawit yang umurnya dibawah 10 bulan

Terungkap dari pengakuan sumber yang layak dipercaya bahwa bibit sawit yang disediakan oleh kelompok tani / koperasi melalui pihak ketiga ( vendor ) umurnya dibawah 10 bulan ” Bibit umur 8 hinga 9 bulan bang dan saya siap jadi saksi bila diperlukan ” ucap sumber yang tidak dituliskan namanya .

Menurut sumber ia mengetahui persis persoalan PSR tahun 2026 dikabuten Bungo termasuk keterlibatan Vendor.

Pantauan tim investigasi media dilapangan menemukan sejumlah bibit yang ditanam mengalami kematian dan bahkan satu hamparan prosentase kematian nya tidak wajar.Selain itu di penghujung tahun 2026 ternyata masih ada PSR yang baru tahapan pengolahan lahan dan belum dilakukan penanaman , salah satu diantara di desa Lembah Kuamang ( SPB ) dan SPC Kecamatan Pelepat Ilir.

Menariknya, Ishak Rais kepala Dinas TPHP kabupaten Bungo ditanya progres pelaksanaan PSR 2025 yang dikerjakan 2026 tidak memberikan jawaban terkait progres pelaksanaan Ratusan Hektare PSR

“Usulan 2025 yang dikerjakan 2026 masih on process, usulan tahun 2026 masih dalam proses kesepakatan kerja sama antara BPDP, Sucofindo dan kelembagaan kelompok tani.”Ucapnya

Diketahui Umur bibit kelapa sawit yang sesuai standar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah 10 hingga 12 bulan (siap salur di lapangan)

Ciri-Ciri Standar Bibit PSR Usia 10–12 Bulan:

• Usia: 10–12 bulan dihitung dari main nursery.
• Pertumbuhan Fisik: Normal, pelepah terbuka dengan baik, bebas dari bibit abnormal atau gejala penyakit. Usia 10 bulan Tinggi sekitar 110 cm dengan diameter batang 6,5 cm.• Usia 12 bulan: Tinggi sekitar 130 cm dengan diameter batang 6,8 cm.
Berasal dari produsen benih kelapa sawit unggul resmi/tersertifikasi yang diakui pemerintah (seperti PPKS, Socfindo, Lonsum, Topaz, dll

Diminta kepada APH untuk mengusut Legalitas kelompok tani dan koperasi penerima bantuan.
Keabsahan lahan dan dokumen CPCL.
Dasar hukum serta mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.
Pengadaan bibit, pupuk dan pelaksanaan pekerjaan.
Kesesuaian realisasi fisik dengan rencana anggaran biaya.Aliran dana, penerima pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan ( BN ).

Komentar