Bungonews.net, Bungo-Kepengurusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bungo menjadi perhatian publik terkait optimalisasi peran organisasi kemanusiaan tersebut dalam kegiatan sosial, donor darah, serta penanganan kebencanaan di daerah.
PMI Kabupaten Bungo yang saat ini dipimpin oleh Dr. Hj. Verawati Mashuri, M.Pd diketahui telah menjabat sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan PMI Provinsi dengan masa kepengurusan hingga tahun 2027 mendatang.
Sejumlah pihak menilai PMI Bungo diharapkan dapat lebih proaktif, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah di rumah sakit maupun keterlibatan pada kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan di tengah masyarakat.
“PMI diharapkan lebih aktif dalam mendukung ketersediaan darah di rumah sakit serta hadir dalam kegiatan kemanusiaan, termasuk saat terjadi musibah kebakaran maupun bencana lainnya,” ujar salah satu sumber.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, Syafaruddin Matondang membenarkan bahwa kepengurusan PMI Kabupaten Bungo saat ini masih dipimpin oleh Verawati Mashuri.
“Sampai hari ini memang masih Ibu Verawaty Mashuri sebagai ketuanya. Soal kegiatan berjalan atau tidak, tentu masyarakat dapat menilai. Namun ke depan kita berharap PMI Bungo dapat lebih fokus, profesional, dan dikelola secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa PMI Kabupaten Bungo setiap tahunnya mendapatkan dukungan anggaran daerah sekitar Rp150 juta.
Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Bungo, Hamdan menjelaskan bahwa kepengurusan PMI Bungo masih aktif dan sah berdasarkan SK dari PMI Provinsi.
“Untuk ketua masih dijabat oleh Ibu Verawaty Mashuri dan saya sendiri sebagai sekretaris. Masa kepengurusan berlaku dari tahun 2022 hingga 2027. Apabila ke depan ada evaluasi ataupun reshuffle demi eksistensi PMI di Kabupaten Bungo, tentu kami siap mengikuti kebijakan PMI Provinsi maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Hamdan menambahkan, PMI Bungo juga masih melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dan kemanusiaan, di antaranya bantuan bencana di Dusun Leban serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Korps Sukarela (KSR).
Dijelaskannya bahwa PMI Bungo tidak lagi memiliki markas tetap sehingga menjadi kendala untuk koordinasi,begitu juga halnya dengan kendaraan operasional yang tidak lagi tersedia di PMI Bungo
Ke depan, masyarakat berharap PMI Kabupaten Bungo dapat semakin aktif dan maksimal menjalankan fungsi kemanusiaan, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Diminta kepada Bupati Bungo mengevaluasi kinerja PMI dan instansi terkait terkait kepengurusan dan pertanggungjawaban administrasi anggaran di PMI Bungo (BN )
Komentar