Proyek Rp8,4 Miliar Puskesmas Air Gemuruh Terancam Molor dan Terbukti Asal Jadi, Konsultan Pengawas Dipertanyakan

Bungonews.net, Bungo-Proyek pembangunan Puskesmas Air Gemuruh senilai Rp8,4 miliar yang dikerjakan CV Rizki kembali membuka borok lama proyek pemerintah: pekerjaan asal jadi yang lolos dari pengawasan konsultan. Ironisnya, proyek ini secara resmi diawasi oleh CV Zuro Konsultant, namun kesalahan teknis fatal justru baru terungkap setelah media turun ke lapangan.
Tim Bungonews menemukan pemasangan ACP (Aluminium Composite Panel) dilakukan tanpa plesteran dinding, sebuah pelanggaran standar teknis yang seharusnya mustahil terjadi jika pengawasan berjalan normal dan profesional.
Pertanyaannya sederhana namun menusuk: ke mana konsultan pengawas selama pekerjaan berlangsung?
Temuan tersebut baru ditindaklanjuti setelah disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah dilakukan pengecekan, PPK pun membenarkan fakta tersebut.
“Sudah dicek ke lokasi proyek, ternyata benar ACP dipasang tanpa diplaster,” ujar Hermanto selaku PPK kepada Bungonews, Selasa (23/12/2025).
Atas temuan itu, kontraktor diperintahkan membongkar ACP dan melakukan plester ulang. Namun publik kembali dibuat bertanya-tanya: jika media tidak menemukan lebih dulu, apakah kesalahan ini akan dibiarkan hingga proyek selesai dan dibayar penuh?
Pantauan Bungonews di lapangan, Rabu (24/12/2025), memperlihatkan pembongkaran ACP dilakukan secara tergesa-gesa. Ironisnya, sebagian besar pekerja terlihat tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menandakan lemahnya pengawasan tidak hanya pada mutu bangunan, tetapi juga pada aspek keselamatan kerja.
Ancaman keterlambatan proyek pun semakin nyata. Hingga mendekati batas akhir kontrak pada 28 Desember 2025, sejumlah item krusial masih jauh dari kata selesai. Pagar baru tahap pasangan dinding, paving block belum dikerjakan, keramik lantai 1 dan 2 belum rampung, selasar dan WC belum tuntas, hingga ACP yang masih harus dibongkar-pasang ulang akibat kesalahan sendiri.
Seorang pekerja proyek bahkan secara terbuka mengakui proyek sulit selesai tepat waktu.
“Tidak mungkin selesai tahun ini, Pak. Kondisinya masih berantakan,” ujarnya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius: apakah konsultan pengawas benar-benar bekerja mengawasi kualitas dan progres, atau sekadar hadir di atas kertas untuk melengkapi administrasi pencairan anggaran?
Dengan nilai proyek mencapai Rp8,4 miliar, publik berhak menuntut kejelasan. Pengawasan yang lalai bukan sekadar soal kesalahan teknis, melainkan potensi kerugian negara dan ancaman kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Kini sorotan mengarah tajam pada CV Zuro Konsultant. Jika kesalahan mendasar seperti ini bisa lolos, berapa banyak lagi kekeliruan yang belum terungkap?
Dan yang tak kalah penting: akankah pembayaran proyek dilakukan sejalan dengan progres riil, atau kembali menabrak akal sehat menjelang tutup tahun anggaran?
(BN)