Bungonews.net, Bungo – Proyek revitalisasi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bungo yang dikelola Tim Pelaksana Pembangunan Sekolah Penggerak (TP2SP) dengan anggaran tidak kurang dari Rp1 miliar, diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proyek ini juga terindikasi mengabaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah.
Pantauan Bungonews.net di lokasi menunjukkan sejumlah pekerjaan tampak tidak memenuhi standar teknis. Pada bagian rangka balok tiang, ditemukan penggunaan besi behel ukuran 10 mm, padahal seharusnya menggunakan besi 12 mm sesuai bestek. Begitu pula pada galian pondasi cakar ayam, tampak tidak sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.
“Besi 12 mm, Pak,” ujar salah seorang pekerja saat dikonfirmasi di lokasi pada Selasa (7/10/2025). Namun setelah diukur, pekerja tersebut mengakui besi yang digunakan berada di bawah standar SNI.
“Cakar ayamnya juga nggak standar, ditancapkan saja, Pak,” tambahnya.
Padahal, ketentuan teknis mewajibkan pondasi cakar ayam menyatu dengan rangka tiang agar struktur bangunan kuat dan stabil. Fakta di lapangan menunjukkan hal itu diabaikan.
Selain dugaan ketidaksesuaian material, aspek keselamatan kerja di lokasi proyek juga memprihatinkan. Tidak terlihat adanya spanduk atau rambu peringatan K3, sisa material berserakan di area sekolah yang dihuni oleh siswa disabilitas, dan tidak satu pun pekerja yang menggunakan alat pelindung diri (APD), bahkan alas kaki pun tidak.
Saat ditanya alasan tidak menggunakan APD, salah seorang pekerja hanya menjawab singkat,
“Ya, Pak, kami pekerja dari Padang, Sumbar.”
Sementara itu, Kepala Sekolah SLBN Bungo selaku penanggung jawab kegiatan terkesan menghindar dari konfirmasi. Saat dikunjungi di sekolah, seorang operator mengatakan,
“Kepsek sedang ada acara, Pak,” sambil mengaku tidak memiliki nomor telepon kepala sekolah.
Ironisnya, ketika mengetahui tim Bungonews.net berada di lokasi proyek, kepala sekolah bersama beberapa staf justru menjauh dan enggan memberikan keterangan. Salah satu guru bahkan mengarahkan wartawan kepada operator dan admin sekolah, namun keduanya juga menolak memberikan penjelasan.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan
Menanggapi temuan tersebut, sejumlah pemerhati pendidikan di Kabupaten Bungo meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Jambi segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan audit teknis terhadap proyek revitalisasi SLBN Bungo tersebut.
“Kalau benar ada penggunaan material di bawah standar dan pelanggaran K3, ini harus ditindak tegas. Karena proyek ini menggunakan uang negara dan menyangkut fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar salah satu pemerhati pendidikan yang enggan disebut namanya kepada Bungonews.net, Rabu (8/10/2025).
Ia juga menilai, lemahnya pengawasan dari pihak sekolah dan TP2SP membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Tidak boleh dibiarkan. Harus ada audit fisik dan evaluasi kontrak. Bila ditemukan pelanggaran, bisa dikenai sanksi administratif bahkan pidana,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak TP2SP dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. ( BN )
Komentar