Defisit Anggaran Ancam TPP ASN dan Pembangunan, Fraksi Golkar DPRD Tebo Dorong Optimalisasi PNBP
Bungonews.net, Tebo – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menyoroti potensi defisit anggaran tahun 2026 yang dinilai dapat berdampak serius terhadap kelangsungan pembangunan infrastruktur dan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Tebo, Liga Marisa, S.IP, saat membacakan pandangan akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo, Senin (6/10/2025). Paripurna tersebut membahas penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap enam Ranperda Tahun 2025 dan nota pengantaran tiga Ranperda lainnya.
Dalam pandangan fraksi, Partai Golkar mendorong Pemkab Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit—khususnya kebun keterlanjuran dalam kawasan hutan sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan.
“Pemerintah daerah harus segera menggali potensi PNBP dari kebun keterlanjuran maupun pabrik pengolahan sawit yang belum optimal. Ini penting untuk memperkuat fiskal daerah,” tegas Liga Marisa.
Fraksi Golkar juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melalui KPHP Wilayah Timur dan Barat, segera melakukan pendataan valid kebun sawit keterlanjuran dan perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan) sebagai dasar kebijakan daerah yang akurat.
Selain itu, Fraksi Golkar menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan pabrik kelapa sawit daerah yang dapat menampung hasil TBS dari kebun keterlanjuran maupun program perhutanan sosial yang sudah memiliki izin, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Golkar juga menekankan pentingnya maksimalisasi penarikan program strategis dari pemerintah provinsi dan pusat, guna mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah agar pembangunan tetap berjalan dan TPP ASN tidak terancam.
“Langkah-langkah ini merupakan bentuk komitmen Partai Golkar dalam menjaga kepentingan masyarakat dan mewujudkan visi Tebo Maju,” ujar Liga Marisa kepada awak media usai paripurna.
Menurutnya, pandangan Fraksi Golkar ini juga menjadi angin segar bagi petani sawit di kawasan keterlanjuran. Melalui dorongan legalisasi, pendataan, dan penerimaan TBS oleh pabrik, Golkar menilai solusi tersebut tidak hanya melindungi petani dan membuka akses pasar, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di tengah ancaman defisit anggaran.( BN )
Editor : Azwari
Komentar