Bungonews.net, Bungo – Miliaran temuan dana desa dikabupaten Bungo sejak beberapa tahun yang lalu dibiarkan tanpa ada tindakan dari Inspektorat dan APH
Tidak adanya tindakan Inspektorat ini membuktikan bahwa temuan dana desa yang merugikan negara tersebut sebelumnya diakui oleh penguasa sebelumnya , Syafrudin Dwi Aprianto disaat menjabat sebagai wakil bupati Bungo beberapa tahun yang lalu dengan yakin dan percaya diri tanpa ragu – ragu menegaskan bahwa temuan dana desa akan ditindak lanjuti dan bahkan akan direkomendasikan ke APH setelah 60 hari terhitung LHP di terbitkan
Dikatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui dan memiliki desa mana saja yang ditemukan penyimpangan sejak tahun 2015 – 2021 bahkan para mantan kepala desa yang sudah kabur pun sudah diketahui keberadaannya
” Kita sudah sepakat akan merekomendasikan ke APH bila batas waktu yang diberikan tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah desa ” tegas Apri usai memimpin rapat koordinaasi dengan sejumlah kades ( datuk rio red ) di Kantor Inspektorat kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu
Pernyataan orang nomor dua di Bungo dikalah itu ternyata hanya gertak sambal dan hanya life service saja hal ini terbukti tidak satupun temuan dana desa di rekomendasikan ke APH padahal temuan LHP tidak ditindak lanjuti
Salah satu pemuda Bungo inisial AD mengatakan, bahwa pihaknya menduga ada permainan di tubuh inspektorat Bungo, makanya kasus temuan itu dinilai jalan ditempat.
“Ada apa dengan inspektorat Bungo? Kalau memang serius, laporkan kepada pak Bupati dan serahkan semua data-data temuan dana desa itu kepada APH, biar APH lagi yang memproses temuan-temuan dugaan korupsi dana desa tersebut,” tegas AD.
“Belum lagi temuan yang 2022 sampai 2024, kami minta kepada pihak Inspektorat jangan sampai menutupi masalah temuan dana desa maupun temuan instansi Dinas-Dinas yang ada di Kabupaten Bungo ini,” pungkasnya.
Menariknya, ketika persoalan ini di konfirmasi tidak sedikit oknum datuk rio ( kades red ) tidak meresfon bahkan terkesan menutup- nutupi dan menghindar setiap kali ditanya realisasi APBDus dan realisasi DD di desa nya , bahkan ada juga perangkatnya bersikap arogan bak preman mencoba mengintimidasi awak media , hal ini terjadi di beberapa desa di kecamatan Pelepat Ilir.
Diminta kepada bupati Bungo yang baru H.Dedy Putra, SH , M.Kn menegaskan Inspektorat Bungo untuk bekerja dengan benar serta menindaklanjuti temuan LHP dan bagi desa – desa yang membandel di rekomendasikan ke APH
Kepada APH pun diminta untuk menindak lanjuti laporan dugaan ( Lapdu ) yang disampaikan oleh masyarakat agar kepercayaan publik terhadap APH pun tidak memudar sebagaimana yang terjadi disaat ini
( BN- war )
Komentar