Bungonews.net, BUNGO – Dewan ( DPRD Red ) kabupaten Bungo jangan tebang pilih , tidak hanya PT.BMM ( Bina Mitra Makmur ) yang tidak memiliki. Izin Hak Guna Usaha ( HGU ) masih banyak yang lainnya baik yang dikelola oleh perusahaan maupun orang perorangan ( pribadi ) yang memiliki lahan kebun puluhan hingga ratusan hektar harus diusut dan ditertibkan juga ” Tutur Mahili mantan ketua DPRD Kabupaten Bungo menanggapi persoalan HGU PT.BMM yang sedang diributkan , Jum,at (25/04/2025 )
Pada prinsipnya saya setuju perusahan – perusahaan nakal yang menguasai lahan tanpa memiliki izin di usut karena itulah saya minta penguasaan lahan diatas minimum orang perorangan.yang mestinya harus memiliki izin juga ditertibkan ,karena itu lah saya tegaskan jangan ada tebang pilih ” tegasnya sembari menyebutkan lokasi dan pemilik lahan yang melebihi batas minimum pengusaan lahan tanpa izin
Dikatakannya, tanpa terkecuali lahan perkebunan sawit para pejabat dan Bupati Bungo,termasuk lahan yang dikuasai oleh warga keturunan bermata sipit dikabupaten Bungo , pungkasnya
Diketahui beberapa hari yang lalu dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bungo tahun anggaran 2024 di DPRD Bungo , lima fraksi yang terdiri dari fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PAN dan fraksi Demokrat mempersoalkan PT.BMM yang diduga tidak miliki HGU
” Kita minta penjelasan soal PT BMM yang terindikasi tak taat aturan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini beroperasi tanpa memiliki HGU,” kata salah seorang perwakilan fraksi.
Hingga berita ini dipublish belum diketahui tindak lanjut PT.BMM yang diduga tidak memiliki izin HGU tersebut ( BN )
Komentar