Bungonews.net, BUNGO -Ditengah berkecamuknya isu tunda bayar proyek tahun 2024 dikabupaten Bungo yang berimbas pada penundaan proyek DAK yang belum diketahui alasan dan dasar hukumnya, ternyata proyek POKIR anggota DPRD dikabupaten Bungo sudah dibayarkan 100 persen
Hal ini diakui oleh Didik Darmadi kabid olahraga yang juga PPK proyek di Disporapar Bungo
” Alhamdulillah sudah dibayar 100 persen bang ,tadinya memang tunda bayar sekarang tidak lagi ” tuturnya mengawali perbincangan dengan bungonews diruangan kerjanya ( 5/3/2025)
Dijelaskannya dari 28 paket proyek pokir DPRD Bungo hanya satu paket yang belum dibayar yakni paket pembangunan gedung serba guna dengan nilai kontrak sebesar Rp.600 jutaan
” Dari 28 paket proyek Pokir satu diantaranya yang belum dibayar yaitu paket tender pembangunan gedung serbaguna senilai Rp. 600 juta termasuk jasa konsultannya ” ujarnya menjelaskan.
Ketika ditanya berapa anggaran 28 paket proyek pokir tersebut Didik Dharmadi menyebutkan anggarannya kisaran kurang lebih Rp.5 miliar
Lantas bagaimana dengan rencana proyek tahun 2025 dibidangnya apakah masih saja dijadikan proyek POKIR ? ” Kayaknyo yo bang masih tetap dijadikan proyek POKIR untuk tahun 2025 ini , hanya saja anggarannya agak kecil dari tahun sebelumnya , kisaran Rp.3 miliar lebih lah bang ” Ucapnya sembari berharap proyek POKIR tahun ini tidak lagi ditunjuk oleh anggota dewan
” Kami berharap untuk tahun ini proyek POKIR tidak lagi ada keikut sertaan anggota dewan menunjuk siapa rekanya ,artinya serahkan saja kepada masing- masing instansi untuk menyeleksi siapa rekanan yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek tepat waktu dan sesuai dengan mutu ” tambahnya
Diketahui sejumlah proyek pokir di disporapar kabupaten Bungo mengalami keterlambatan dalam peyelesian pekerjaannya dan bahkan patut dicurigai ada yang bekerja tanpa mempedomani ketentuan teknis
Diperoleh informasi sejumlah proyek DAK ,Hibah dan APBD dikabupaten Bungo masih ditunda pembayarannya baik yang dikelola oleh Dinas PUPR , Dinas pendidikan ,dinas kesehatan dan sejumlah instansi lainnya termasuk RSUD H.Hanafie Muara Bungo
” Masih banyak yang tunda bayar ” tutur sejumlah kadis di Bungo yang dibenatkan oleh Kadis PUPR Bungo dan Dinas Pendidikan kabupaten Bungo
Diminta kepada BPK RI melakukan audit proyek DAK yang ditunda pembayarannya dan dijadikan utang daerah ( BN)
Komentar