Proyek Pokir Membuat Rekanan dan Kadis Meradang dan Gigit Jari

PERISTIWA396 Dilihat

Bungonews.net, BUNGO – Puluhan bahkan ratusan paket proyek pemerintah yang  bersumber dari dana APBD  dijadikan pokir dewan  ( pokok pikiran ) Dewan  ( dibaca Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Lebih – lebih jelang pemilihan legislatif 2024 mendatang tanpa terkecuali di kabupaten Bungo

Mayoritas anggaran yang bersumber dari dana APBD tahun 2023 ini dijadikan pokir dewan , tidak hanya kontruksi fisik bahkan proyek pengadaan pun sudah di kuasai oleh masing – masing dewan

Pokir dewan yang seyogyanya penyampaian aspirasi rakyat sesuai dengan kebutuhan bukan kepentingan ini membuat para kepala OPD dikabupaten Bungo tidak berkutik untuk membantah keinginan anggota dewan dengan dalih aspirasi  rakyat padahal disinyalir hanya kepentingan oknum saja , akibatnya para kepala OPD pun terpaksa gigit jari

” Sebenarnya kami ingin peng anggaran proyek sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan karena kepentingan dewan semata namun kami tidak mampu menolaknya ” tutur kepala dinas di kabupaten Bungo yang sengaja tidak disebutkan namannya

Berani menolak berarti siap – siap dengan risikonya tahun anggaran berikutnya usulan tidak akan diresfon ” tambah sumber

Sebenarnya kami ingin proyek ini dibagi kepada masing – masing rekanan agar sama – sama bisa bekerja  namun dalam prakteknya oknum rekanan yang dekat dengan anggota dewan saja yang diberikan kesempatan  ” imbuh sumber

Sumber lain yang juga kepala dinas instansi di kabupatwn Bungo di konfirmasi mengaku puluhan proyek di instansi nya dihadikan Pokir dewan ” Proyek banyak lah , ada puluhan paket tapi itu semua Pokir dewan ” ujar nya mengakui

Kami para kepala dinas ini tidak bisa berbuat banyak meskipun kami kasihan dengan kontraktor yang tidak dapat jatah proyek  ,tutupnya

Fakta ini membuat para rekanan kontraktor yang tidak memiliki koneksi dengan anggota DPRD meradang karena tidak diberi kesempatan bekerja,sehingga tidak rekanan kontraktor hilang dari dunia jasa konstruksi  dan beralih profesi

” Tahun sebelumnya ada yang bekerja diluar kemampuan klasifikasi perusahaan dan banyak juga yang tidak dapat kerjaan karena semuanya tergantung anggota DPRD yang punya Pokir” ujar sumber A  mengakui   ( tim)

Komentar