Bungonews.net, Bungo – Polemik pembayaran insentif 25 Ketua RT, pengelolaan Pendapatan Asli Dusun (PAD), program ketahanan pangan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir, mendapat perhatian pemerintah kecamatan.
Setelah 19 dari 25 Ketua RT mendatangi Kantor Rio pada Senin (20/7/2026) untuk menuntut pembayaran insentif yang tertunggak sekitar lima bulan, bendahara dusun diketahui telah mulai membayarkan insentif tersebut pada Kamis (23/7/2026).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Camat Pelepat Ilir, Sobirin, SE, mengaku telah memerintahkan Sekretaris Camat beserta staf turun ke lapangan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi.
“Benar, kemarin Sekcam dan staf kantor sudah turun ke lapangan untuk mengonfirmasi persoalan yang mencuat, termasuk masalah insentif Ketua RT yang belum dibayarkan,” ujar
Sobirin di ruang kerjanya.
Menurut Sobirin, Datuk Rio Dusun Sumber Harapan juga telah dipanggil untuk memberikan penjelasan.
“Datuk Rio sudah kami panggil dan dimintai keterangan. Kami menyarankan agar segera mencari solusi untuk membayar insentif Ketua RT. Begitu juga pengelolaan PAD dan usaha BUMDes harus dilakukan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Sementara itu, Datuk Rio Dusun Sumber Harapan, Sutejo, saat dikonfirmasi membenarkan dirinya dipanggil Camat Pelepat Ilir.
“Saya sedang di jalan, dipanggil oleh camat untuk memberikan penjelasan terkait insentif Ketua RT dan persoalan BUMDes,” katanya melalui sambungan telepon.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan insentif 25 Ketua RT sempat tertunggak selama kurang lebih lima bulan. Menurutnya, keterlambatan terjadi saat Datuk Rio menjalani cuti pasca-pemilihan Rio serentak di Kabupaten Bungo.
Sumber tersebut menjelaskan, pembayaran insentif Ketua RT berasal dari PAD dusun yang bersumber dari usaha peternakan ayam petelur dan kebun sawit milik desa.
“Untuk membayar insentif Ketua RT bersumber dari PAD hasil ternak ayam petelur dan kebun sawit,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, usaha ayam petelur menyumbang PAD sekitar Rp6 juta lebih setiap bulan, sedangkan hasil kebun sawit sekitar Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, usaha penjualan pakan ternak dan pupuk disebut belum berjalan optimal.
Pantauan di lapangan menunjukkan usaha peternakan ayam petelur yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan tersebut dikelola oleh Sekretaris Dusun. Informasi yang diperoleh menyebutkan produksi telur mencapai sekitar 50 rak per hari, dengan harga jual menyesuaikan ukuran telur.
Dari laporan penggunaan Dana Desa yang dihimpun Bungonews, anggaran ketahanan pangan Dusun Sumber Harapan tercatat sebesar Rp220,1 juta pada 2023, Rp224,5 juta pada 2024, dan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp235,8 juta pada 2025.
Persoalan ini kini menjadi perhatian masyarakat yang berharap pengelolaan PAD, BUMDes, serta program ketahanan pangan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembayaran hak para Ketua RT secara tepat waktu.
(BN)
Komentar